 |
| Anton P Widjaya, Direktur Ekesekutif Walhi Kalbar |
"Konteksnya adalah memberi dan menerima input,
sama-sama berkontribusi bagi pembangunan Kalimantan Barat yang lestari dan
berkelanjutan," katanya kepada Tribun, Senin (6/3/2017).
Anton menilai dengan sistem negara demokrasi yang dianut,
tidak ada kekuasaan absolute. Pemerintah dipilih dan bekerja menjalankan mandat
Konstitusi.
Ada perwakilan rakyat melalui Parlemen dan ada hak rakyat
berserikat, berorganisasi yang di lindungi oleh Konstitusi negara ini.
"Sehingga secara konstruktif, potensi-potensi lokal
harus dioptimalkan pemerintah dalam pembangunan nasional dan pembangunan daerah,"
katanya.
Walhi mendukung inisiatif pemerintah untuk
mengkonsolidasikan capaian-capaian kerja masyarakat sipil sebagai potensi dan
kekuatan untuk mendukung pekerjaan pemerintah yang menjalankan mandat
Konstitusi dalam memperbaiki tata kelola SDA di Kalbar.
Walhi memberikan dukungan sepenuhnya, jika pemerintah berani
melakukan penertiban kepada LSM-LSM bodrek, penerima anggaran dari APBD, tetapi
tidak jelas pekerjaannya.
"Lebih prioritas lagi, jika pemerintah menertibkan
Ormas-Ormas illegal yang hanya menciptakan disharmoni dan keresahan di tengah
kerukunan hidup masyarakat di Kalimantan Barat," ungkapnya. Sumber berita Tribun Pontianak.
