KDLH XVII Walhi Kalbar Tawarkan Konsep WKR Atasi Krisis Iklim

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

Thursday, June 16, 2022

KDLH XVII Walhi Kalbar Tawarkan Konsep WKR Atasi Krisis Iklim

Suasana Diskusi dengan topik 'Update Kondisi dan Advokasi Lingkungan Hidup Nasional, Internasional dan Daerah'
pada rangkaian KDLH XVII Walhi Kalimantan Barat, Kamis (19/5/2022)

Mengusung tema “Berlawan di Tengah Krisis Iklim dan Bencana Ekologis” Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Barat melaksanakan kegiatan tahunan Konsultasi Daerah Lingkungan Hidup (KDLH) XVII pada 19-20 Mei 2022 di Hotel 95 Pontianak.

Dalam sambutannya, Ketua Panitia sekaligus Dewan Daerah Walhi Kalbar Agapitus menyebutkan bahwa pelaksanaan KDLH XVII sebagai bagian menjalankan mandat organisasi, yang melaporkan perkembangan dan kerja-kerja organisasi di tahun 2021 lalu.

Selain dihadiri oleh Dewan Daerah dan Eksekutif Daerah, KDLH ini juga diramaikan dengan kehadiran Anggota Lembaga dan Anggota Individu Walhi Kalbar.

“Kita sudah mengirimkan undangan dua minggu yang lalu, baik melalui email maupun langsung di WhatsApp masing-masing, dan sudah ada konfirmasi hadir semua dari peserta yang bisa dihubungi. Ada beberapa anggota individu yang sudah tidak jelas kontak dan alamatnya. Semua lembaga anggota bisa hadir, tetapi ada satu anggota lembaga yaitu Institut Menua Punjung (IMP) baru konfirmasi tadi malam bahwa tidak bisa hadir karena ada kegiatan mendadak,” ujarnya saat menyampaikan laporan Panitia (19/05).

Pada kesempatan ini ada beberapa agenda penting yang dilaksanakan antara lain memperoleh gambaran perkembangan kondisi dan advokasi lingkungan hidup di daerah, nasional dan internasional, penyampaian program kerja tahun 2021, pembahasan rencana kerja tahun 2022, serta pembahasan terkait keanggotaan Walhi Kalbar.

Direktur Eksekutif Daerah Walhi Kalbar, Nikodemus Ale dalam sambutannya menyebut bahwa kondisi lingkungan hidup di Kalimantan Barat menurun. Hal tersebut terjadi karena praktek penyelenggaraan pembangunan oleh pemerintah menggunakan konsep yang tidak ramah lingkungan dan dampaknya mengorbankan seluruh rakyat di Kalimantan Barat. Eksploitasi terjadi di banyak wilayah sehingga berakibat pada bencana ekologis. Semangat pembangunan berbasis hutan dan lahan di semua kabupaten di Kalimantan Barat perlu direvisi.

“Tahun ini (2021) tahun penutup yang paling suram di Kalbar karena bencana banjir terjadi hampir di seluruh Kalbar, terutama di Kabupaten Sintang dan Pak Jokowi saat itu datang karena bencana ekologis terjadi,” jelasnya saat menyampaikan informasi terbaru kondisi lingkungan hidup di Kalbar (19/05).

Merespon kondisi tersebut Walhi Kalbar menawarkan konsep pembangunan berbasis wilayah kelola rakyat. Menurut Niko konsep kearifan lokal oleh masyarakat inilah yang paling baik untuk menjaga keseimbangan lingkungan. “Kita yakin konsep ini akan sangat tepat karena konsep ini sangat dekat dengan lingkungan,” pungkasnya.

Di kesempatan yang sama Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Zenzi Suhadi menyampaikan beberapa update terkait kondisi lingkungan hidup baik nasional maupun internasional. Kondisi tersebut antara lain mengenai upaya menekan penggunaan energi fosil, minyak dan batu bara yang massif diperbincangkan di forum-forum internasional, isu pangan, mengemukanya isu perdagangan karbon, dan mekanisme pembiayaan iklim.

“Konsespsi wilayah kelola rakyat (WKR) kita dilihat banyak pihak. Kita banyak mendapat komitmen, karena massifnya konsepsi WKR ini, mereka banyak melihat potensi WKR ini menjadi jawaban untuk perubahaan iklim. Konsep WKR ini menujukan pemulihaan lingkungan berbanding lurus dengan pemulihaan ekologi,” jelas Zenzi saat menghadiri KDLH XVII Walhi Kalbar secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting (19/05).

Di tahun 2022 dalam rencana kerja tahunannya Walhi Kalbar masih dengan program kerja yang sama. Akan tetapi, Walhi Kalbar akan melakukan langkah-langkah untuk memaksimalkan capaian di tahun 2021 lalu.

Selain membahas program kerja tahunan, dalam kesempatan ini pula Walhi Kalbar melakukan verifikasi data untuk Anggota Lembaga dan Anggota Individu. Setelah melakukan verifikasi anggota. Selain memberhentikan 18 Anggota Individu, sebanyak 12 orang calon Anggota Individu juga resmi diterima menjadi Anggota Walhi Kalbar. Dengan demikian berdasarkan keputusan forum tertinggi organisasi tersebut, maka sejak 20 Mei 2022 jumlah Anggota Individu Walhi Kalbar saat ini adalah 32 orang.

Selain melaksanakan berbagai agenda penting, momentum KDLH XVII ini juga dijadikan sebagai ajang untuk menyatukan komitmen segenap komponen Walhi Kalbar untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dalam setiap agenda organisasi. Hal tersebut merupakan langkah yang diambil untuk mendukung kampanye bebas plastik yang bisa merusak lingkungan dan memperburuk krisis iklim.

[Mita Anggraini]

Error 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage