 |
| Suasana Diskusi dengan topik 'Update Kondisi dan Advokasi Lingkungan Hidup Nasional, Internasional dan Daerah' pada rangkaian KDLH XVII Walhi Kalimantan Barat, Kamis (19/5/2022) |
Dalam sambutannya, Ketua Panitia sekaligus Dewan Daerah
Walhi Kalbar Agapitus menyebutkan bahwa pelaksanaan KDLH XVII sebagai bagian
menjalankan mandat organisasi, yang melaporkan perkembangan dan kerja-kerja organisasi
di tahun 2021 lalu.
Selain dihadiri oleh Dewan Daerah dan Eksekutif Daerah,
KDLH ini juga diramaikan dengan kehadiran Anggota Lembaga dan Anggota Individu
Walhi Kalbar.
“Kita sudah mengirimkan undangan dua minggu yang lalu,
baik melalui email maupun langsung di
WhatsApp masing-masing, dan sudah ada
konfirmasi hadir semua dari peserta yang bisa dihubungi. Ada beberapa anggota
individu yang sudah tidak jelas kontak dan alamatnya. Semua lembaga anggota
bisa hadir, tetapi ada satu anggota lembaga yaitu Institut Menua Punjung (IMP)
baru konfirmasi tadi malam bahwa tidak bisa hadir karena ada kegiatan
mendadak,” ujarnya saat menyampaikan laporan Panitia (19/05).
Pada kesempatan ini ada beberapa agenda penting yang
dilaksanakan antara lain memperoleh gambaran perkembangan kondisi dan advokasi
lingkungan hidup di daerah, nasional dan internasional, penyampaian program
kerja tahun 2021, pembahasan rencana kerja tahun 2022, serta pembahasan terkait
keanggotaan Walhi Kalbar.
Direktur Eksekutif Daerah Walhi Kalbar, Nikodemus Ale
dalam sambutannya menyebut bahwa kondisi lingkungan hidup di Kalimantan Barat
menurun. Hal tersebut terjadi karena praktek penyelenggaraan pembangunan oleh
pemerintah menggunakan konsep yang tidak ramah lingkungan dan dampaknya
mengorbankan seluruh rakyat di Kalimantan Barat. Eksploitasi terjadi di banyak
wilayah sehingga berakibat pada bencana ekologis. Semangat pembangunan berbasis
hutan dan lahan di semua kabupaten di Kalimantan Barat perlu direvisi.
“Tahun ini (2021) tahun penutup yang paling suram di
Kalbar karena bencana banjir terjadi hampir di seluruh Kalbar, terutama di
Kabupaten Sintang dan Pak Jokowi saat itu datang karena bencana ekologis
terjadi,” jelasnya saat menyampaikan informasi terbaru kondisi lingkungan hidup
di Kalbar (19/05).
Merespon kondisi tersebut Walhi Kalbar menawarkan konsep
pembangunan berbasis wilayah kelola rakyat. Menurut Niko konsep kearifan lokal
oleh masyarakat inilah yang paling baik untuk menjaga keseimbangan lingkungan.
“Kita yakin konsep ini akan sangat tepat karena konsep ini sangat dekat dengan
lingkungan,” pungkasnya.
Di kesempatan yang sama Direktur Eksekutif Nasional Walhi,
Zenzi Suhadi menyampaikan beberapa update
terkait kondisi lingkungan hidup baik nasional maupun internasional. Kondisi
tersebut antara lain mengenai upaya menekan penggunaan energi fosil, minyak dan
batu bara yang massif diperbincangkan di forum-forum internasional, isu pangan,
mengemukanya isu perdagangan karbon, dan mekanisme pembiayaan iklim.
“Konsespsi wilayah kelola rakyat (WKR) kita dilihat
banyak pihak. Kita banyak mendapat komitmen, karena massifnya konsepsi WKR ini,
mereka banyak melihat potensi WKR ini menjadi jawaban untuk perubahaan iklim.
Konsep WKR ini menujukan pemulihaan lingkungan berbanding lurus dengan
pemulihaan ekologi,” jelas Zenzi saat menghadiri KDLH XVII Walhi Kalbar secara
daring melalui aplikasi Zoom Meeting
(19/05).
Di tahun 2022 dalam rencana kerja tahunannya Walhi Kalbar
masih dengan program kerja yang sama. Akan tetapi, Walhi Kalbar akan melakukan
langkah-langkah untuk memaksimalkan capaian di tahun 2021 lalu.
Selain membahas program kerja tahunan, dalam kesempatan
ini pula Walhi Kalbar melakukan verifikasi data untuk Anggota Lembaga dan
Anggota Individu. Setelah melakukan verifikasi anggota. Selain memberhentikan
18 Anggota Individu, sebanyak 12 orang calon Anggota Individu juga resmi
diterima menjadi Anggota Walhi Kalbar. Dengan demikian berdasarkan keputusan
forum tertinggi organisasi tersebut, maka sejak 20 Mei 2022 jumlah Anggota
Individu Walhi Kalbar saat ini adalah 32 orang.
