Belum Pulih Dari Asap – Indeks Kualitas Udara di Kota Pontianak Memburuk dan Kasus ISPA Meningkat !!
 |
| Foto: Depina Lilintan/WALHI Kalbar |
Pontianak, 15 September 2026
– Kebakaran hutan dan lahan tahun ini memberikan dampak sangat serius bagi masyarakat
Kalbar. Kualitas udara yang memburuk dan kondisi ISPU yang berbahaya di
Kalimantan Barat merupakan suatu kegagalan Negara dalam memastikan keselamatan
rakyatnya. Pasalnya sudah dua bulan masyarakat harus menghirup udara yang tidak
sehat. Informasi IQAir, Indek Kualitas Udara di Kota Pontianak berada di angka
1000-2000 AQI⁺ US. Kondisi ini sudah jauh melampaui ambang batas kualitas
udara yang baik.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan/Dinas Kesehatan Kalimantan Barat,
165.727 kasus ISPA tercatat sepanjang Januari–22 Agustus 2026.
Data terbaru menunjukan terjadi lonjakan serius kasus ISPA, Per 3 September 2026,
tercatat 643 kasus ISPA berdasarkan gender, terdiri dari 343 kasus laki-laki dan
300 kasus perempuan yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota di Kalimantan Barat,
dengan jumlah tertinggi di Kubu Raya, disusul beberapa wilayah lain dengan angka
yang juga cukup tinggi.
Kemudian untuk bayi dan balita, tercatat 178 kasus ISPA per 3 September
2026. Kasus tertinggi berada di Kubu Raya sebanyak 30 kasus, kemudian Landak 28
kasus, dan Sambas 19 kasus. Beberapa kabupaten/kota lainnya juga mencatat kasus
bayi dan balita. Tren harian bayi dan balita menunjukkan angka yang fluktuatif
dan belum stabil. Kasus tercatat 299 pada 27 Agustus, Setelah itu melonjak
tajam menjadi 316 pada 31 Agustus.
Karhutla yang tak kunjung mereda, kondisi kualitas udara yang terus memburuk
dan kondisi ISPA yang melonjak tajam merupakan alarm serius yang harus direspon
pemerintah. Pemerintah harus segera merespon dampak yang terjadi menjadi prioritas,
memerintah seluruh fasilitas kesehatan memberikan penanganan gratis terhadap
rakyat yang terdampak dan pemerintah harus berani menyeret korporasi yang
terbukti bersalah untuk bertanggung jawab atas pemenuhan hak masyarakat
terdampak.
WALHI Kalimantan Barat mendesak Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan pemerintah
kabupaten/kota untuk segera mengambil langkah luar biasa menghadapi krisis asap
akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pemerintah segera melakukan
tiga langkah darurat dalam menangi dampak yang sangat serius ini:
1. Memperkuat fasilitas dan layanan kesehatan.
2. Menyediakan air bersih secara gratis bagi masyarakat terdampak.
3. Mempercepat operasi modifikasi cuaca atau hujan buatan.
“Pemerintah harus berhenti bersikap seremonial dalam penanganan karhutla, karena kondisi udara sudah memburuk dan penderita ISPA meningkat. Jangan hanya memadamkan api, tetapi selamatkan manusianya. Kami menegaskan bahwa penanganan karhutla harus berorientasi pada keselamatan manusia dan lingkungan. Pemerintah tidak boleh hanya menghitung jumlah titik api atau luas lahan terbakar sementara penderitaan masyarakat akibat asap tidak menjadi prioritas”.Sri Hartini – Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Barat
