SEMUA INFORMASI TENTANG KAMI

Temukan di sini semua informasi tentang Walhi Kalbar, mulai dari program, berita, kegiatan dan berbagai info terkait lainnya

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image
Showing posts with label Keadilan Iklim. Show all posts
Showing posts with label Keadilan Iklim. Show all posts

Tuesday, November 17, 2026

Jejak Api di Konsesi Perusahaan: Negara Abai, WALHI Kalbar Desak Aparat Penegak Hukum Usut Tuntas Perusahaan Terbakar dan Cabut Izin Perusahaan

Jejak Api di Konsesi Perusahaan: Negara Abai, WALHI Kalbar Desak Aparat Penegak Hukum Usut Tuntas Perusahaan Terbakar dan Cabut Izin Perusahaan

Foto: WALHI Kalbar

Pontianak, 17 November 2026 — WALHI Kalimantan Barat (WKB) baru-baru ini melakukan pemantauan lapangan terhadap lima perusahaan yang arealnya terbakar untuk mendapatkan fakta lapangan secara faktual, sekaligus membuktikan bahwa perusahaan abai dan lalai dalam menjaga tata kelola usaha mereka. Hasil investigasi dan verifikasi lapangan yang dilakukan WKB di Kabupaten Kayong Utara dan Ketapang menemukan fakta bahwa seluruh titik panas yang berada di konsesi perusahaan terbukti terbakar dan berada di dalam areal konsesi, termasuk di dalam Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) serta Kawasan Nilai Konservasi Tinggi (NKT/HCV) yang menjadi habitat penting satwa dilindungi seperti orangutan (Pongo pygmaeus).

Dalam menghitung luas kebakaran, WKB menggunakan Peta Analisis Citra Temporal Perubahan Tutupan Hutan & Lahan pada Citra Sentinel C2 10 m/px skala 1:10.000 (periode citra 1 Agustus – 12 September 2026). Adapun lima perusahaan yang kami pantau antara lain:

  1. PT Mayawana Persada (RGE/Tanoto Family): terbakar seluas 17.007,84 hektare, di atas gambut lindung 3.272,84 hektare dan gambut budidaya 5.971,98 hektare.
  2. PT Sinar Karya Mandiri (Palma Agro Lestari): terbakar seluas 9.647,7 hektare, di kawasan gambut lindung 2.312,8 hektare dan gambut budidaya 7.365,9 hektare.
  3. PT Mohairson Pawan Khatulistiwa (Yayasan YIARI): terbakar seluas 10.672,46 hektare, di kawasan gambut lindung 2.614,11 hektare dan gambut budidaya 8.004,49 hektare.
  4. PT Kayung Agro Lestari (First Resources Group): terbakar seluas 5.204,2 hektare, di kawasan gambut lindung 2.610,9 hektare dan gambut budidaya 1.874,5 hektare. Api melahap kawasan konservasi NKT/HCV; tim lapangan juga menemukan induk orangutan yang menggendong anaknya dalam kondisi melemah.
  5. PT Jalin Vaneo (PT Pasifik Agro Sentosa/PAS Agro Group): terbakar seluas 4.898,79 hektare, di kawasan gambut lindung 1.262,40 hektare dan gambut budidaya 3.636,39 hektare. Perusahaan tetap nekat menjalankan aktivitas panen dan pengangkutan CPO di tengah karhutla, sementara kanal-kanal mengalami kekeringan total tanpa sekat air.
WALHI Kalbar Laporkan 11 Perusahaan ke Polda Kalbar

Kejahatan ekologis dengan dampak sebesar ini tidak bisa dianggap sepele tanpa penegakan hukum dan sanksi yang tegas. Aparat penegak hukum harus berani menyeret aktor intelektual di balik karhutla. Karena itu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Barat secara resmi melayangkan laporan dan pengaduan tindak pidana karhutla ke Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat. Langkah hukum ini ditempuh menyusul masifnya kejahatan ekologis di atas konsesi perkebunan sawit dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang kembali melumpuhkan ruang hidup rakyat sepanjang 2026.

Berdasarkan hasil kajian spasial dan investigasi lapangan tim WALHI Kalbar pada Oktober 2026, karhutla yang membakar puluhan ribu hektare gambut lindung, gambut budidaya, hingga zona konservasi merupakan akibat langsung dari kelalaian terstruktur, ketiadaan infrastruktur mitigasi, dan pembiaran sistemik oleh korporasi. Ada 11 perusahaan perkebunan sawit dan PBPH-HT yang dilaporkan: lima perusahaan hasil pemantauan lapangan dan enam perusahaan berdasarkan analisis spasial Peta Analisis Citra Temporal Perubahan Tutupan Hutan & Lahan pada Citra Sentinel C2 10 m/px skala 1:10.000.

Direktur Eksekutif Daerah WALHI Kalimantan Barat, Sri Hartini, menegaskan bahwa kewajiban pemegang izin untuk menjaga fungsi hidrologis gambut dan mengendalikan api di area kerja mereka selama ini hanya dianggap formalitas di atas kertas.

“Negara dan pemerintah selama ini terlampau abai dan tidak becus menertibkan pemegang izin. Ketika ekosistem gambut dikeringkan secara paksa lewat pembuatan kanal tanpa pemeliharaan sekat air, dan api membakar berulang kali di konsesi yang sama, itu adalah bentuk kejahatan terencana yang dilindungi oleh rantai impunitas,” tegas Sri Hartini.

Senada dengan itu, Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye WALHI Kalimantan Barat, Indra Syahnanda, mengungkapkan bahwa temuan lapangan mematahkan seluruh alibi korporasi yang kerap menyalahkan masyarakat atau mengklaim api berasal dari luar konsesi.
“Selama pemantauan, kami menemukan fakta bahwa perusahaan telah abai dan lalai dalam menjaga tata kelola areal konsesi mereka, dan perusahaan tidak memiliki kesiapan dalam menghadapi ancaman El Niño. Selain itu, konstitusi juga sudah memandatkan kepada seluruh pemegang izin konsesi bahwa pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan dan lahan di areal kerjanya,” ujar Indra Syahnanda.
Selain itu, kerusakan ekosistem gambut di areal konsesi perusahaan yang dipantau menjadi salah satu pemicu karhutla. Pemerintah harus segera mendesak pemilik konsesi melakukan pemulihan gambut di areal konsesi mereka agar kebakaran tidak terus berulang.

Indikasi Pelanggaran Hukum
Perusahaan-perusahaan tersebut juga diduga melakukan pelanggaran hukum. WKB menekankan bahwa keberulangan karhutla dari tahun ke tahun di konsesi yang sama menunjukkan adanya rantai impunitas dan pembiaran sistemik. Korporasi-korporasi tersebut diduga kuat telah melanggar:

  • UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH): Pasal 69 ayat (1) huruf h jo. Pasal 108 dan Pasal 99 terkait larangan pembakaran dan kelalaian yang merusak lingkungan hidup, serta pertanggungjawaban badan usaha pada Pasal 116 dan Pasal 119.
  • UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan: Pasal 56 mengenai kewajiban sarana dan prasarana pengendalian kebakaran.
  • PP No. 71 Tahun 2014 jo. PP No. 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (PPEG): kewajiban menjaga fungsi hidrologis dan memulihkan gambut.
  • UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) terkait hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, mengingat krisis ISPA yang melumpuhkan aktivitas dan pendidikan warga sekitar.
Desakan WALHI Kalimantan Barat
Sehubungan dengan temuan tersebut, WALHI Kalimantan Barat mendesak:
  1. Ditreskrimsus Polda Kalbar untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan secara transparan, menerapkan prinsip hukum strict liability (pertanggungjawaban mutlak), serta menindak tegas korporasi beserta pimpinan pengambil keputusan, bukan hanya pelaku di tingkat lapangan.
  2. Kementerian Lingkungan Hidup untuk memeriksa tingkat kerusakan lingkungan serta memastikan beban pemulihan fungsi ekologis gambut dan tata air ditanggung sepenuhnya oleh korporasi, bukan oleh negara atau masyarakat.
  3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mengevaluasi, meninjau, dan menjatuhkan sanksi administratif hingga pencabutan izin HGU terhadap perusahaan perkebunan dan hutan tanaman yang terbukti lalai membiarkan lahannya terbakar berulang kali.

Narahubung Media:
Eksekutif Daerah WALHI Kalimantan Barat
Kompleks Universitas Tanjungpura, Jl. Silat Baru No. K43, Kel. Bansir Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kalimantan Barat

Sunday, November 8, 2026

Soroti Bencana Ekologis dan Solusi Palsu, WALHI Kalbar dan Jaringan Desak Pemerintah Akui Hak Masyarakat di COP31

Soroti Bencana Ekologis dan Solusi Palsu, WALHI Kalbar dan Jaringan Desak Pemerintah Akui Hak Masyarakat di COP31

Foto: Depina Lilintan/WALHI Kalbar

Pontianak, 9 November 2026 — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Barat bersama jaringannya menggelar aksi diam di area Car Free Day (CFD) Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Minggu (8/11/2026). Aksi digelar jelang pembukaan Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turkiye, 9–20 November 2026. Aksi serupa juga digelar jaringan WALHI di berbagai daerah.

Peserta aksi dari WALHI Kalimantan Barat, anggota lembaga, anggota individu, serta jaringan yang terdiri dari Pusat Dayakologi, Tim Cegah Api Greenpeace, Mapala Enggang Gading, Mapa Polnep, GMPA Cagar Gaspasi, dan Paramedis Jalanan berdiri diam di tengah aktivitas warga di CFD. Mereka membawa poster, spanduk, dan kostum yang menggambarkan dampak asap dan banjir, serta mengusung pesan nasional “Put Life Before Profit. Recognize Community Rights Now” yang diperkuat dengan seruan daerah “Hentikan Eksploitasi, Lindungi Ruang Hidup Masyarakat”.

Pilihan lokasi ini bukan kebetulan. CFD Pontianak sempat ditutup hampir dua bulan karena kabut asap dan baru dibuka kembali pada 4 Oktober 2026, itu pun masih di tengah kepungan asap. Menurut analisis citra satelit Nusantara Atlas, luas indikatif lahan terdampak kebakaran di Kalbar sepanjang Januari–September 2026 mencapai 278.172 hektare, tertinggi kedua di Indonesia. Sebelumnya, banjir hingga Desember 2025 berdampak pada 450.386 jiwa di Kalbar, menurut data BPBD.

Menurut catatan WALHI Kalbar, bencana ini berakar pada izin yang mengepung lebih dari separuh wilayah provinsi: sekitar 3,9 juta hektare dikuasai 368 perusahaan sawit dan 4,4 juta hektare masuk dalam 737 izin tambang, ratusan di antaranya berada di kawasan gambut.

“Asap dan banjir di Kalimantan Barat bukan takdir. Kebakaran terus berulang di konsesi yang sama, sementara pemilik modal di baliknya nyaris tak tersentuh hukum. Tidak ada keadilan iklim tanpa keadilan ekologis,” ujar Sri Hartini, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Kalimantan Barat.

Di sisi lain, rakyat punya solusi. Di Kampung Silit, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang, komunitas Dayak Seberuang yang menjadi salah satu dampingan WALHI Kalimantan Barat menjaga hutan adat seluas 4.272 hektare. Hutan adat itu telah mendapat pengakuan negara melalui SK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2022. Komunitas ini juga mengelola pembangkit listrik mikrohidro (PLTMH) berkapasitas 25–45 kW. Listrik itu hanya bisa menyala selama sungai mengalir dan hutan di hulunya tetap terjaga. Bagi warga Silit, menjaga hutan berarti menjaga sumber air, listrik, dan penghidupan mereka sendiri.

Namun, menurut policy brief WALHI Nasional “Mengakui yang Mereka Jaga”, kontribusi seperti ini belum diakui sebagai kontribusi iklim Indonesia. Hingga kini, Indonesia juga belum memiliki satu pun program di bawah Pasal 6.8 Perjanjian Paris yang mengakui wilayah kelola rakyat.

“Keadilan iklim tidak akan tercapai selama hak masyarakat di tingkat tapak diabaikan. COP31 jangan jadi sekadar panggung dagang karbon yang justru membuka jalan perampasan ruang hidup. Yang dibutuhkan adalah pengakuan hukum atas hutan adat dan pendanaan iklim yang langsung sampai ke masyarakat,” tegas Sri Hartini.

Desakan WALHI Kalbar untuk Delegasi Indonesia di COP31
Menjelang KTT Pemimpin Dunia (World Leaders Summit) di COP31, WALHI Kalimantan Barat menuntut Pemerintah Indonesia membawa empat desakan berikut:

1. Moratorium dan evaluasi izin industri ekstraktif. Hentikan penerbitan izin baru serta evaluasi total seluruh konsesi pertambangan dan perkebunan skala besar yang merusak ekosistem gambut, DAS, dan hutan alam di Kalimantan Barat.
2. Pengakuan hak MAKL tanpa syarat. Berikan kepastian hukum dan perlindungan atas Wilayah Kelola Rakyat (WKR) serta hak-hak Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal (MAKL) sebagai bagian dari strategi utama mitigasi iklim nasional.
3. Dorong pendekatan non-pasar (Pasal 6.8 Perjanjian Paris). Kedepankan kerja sama iklim global yang berfokus pada perlindungan ekosistem dan pengakuan hak komunitas, bukan solusi palsu berorientasi pasar.
4. Akuntabilitas pasca-COP31. Jadikan keadilan iklim dan ekologis sebagai pijakan utama kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan daerah, bukan sekadar retorika diplomasi di panggung internasional.

“Kalimantan Barat bukan tanah kosong, dan bukan tumbal investasi,” tutup Sri Hartini.

Put Life Before Profit. Recognize Community Rights Now.
Hentikan Eksploitasi, Lindungi Ruang Hidup Masyarakat!


Narahubung:
Indra Syahnanda (Kepala Divisi Advokasi & Kampanye)
WALHI Kalimantan Barat
+62 895-7049-26311

Saturday, September 19, 2026

Dari Tapak untuk Keadilan Antargenerasi: Memaknai Hari Keadilan Ekologis di Kalimantan Barat

Dari Tapak untuk Keadilan Antargenerasi: Memaknai Hari Keadilan Ekologis di Kalimantan Barat

Foto: Depina Lilintan/WALHI Kalbar

Pontianak, 20 September 2026 – Hujan turun sebentar di tengah kabut asap yang menyelimuti Kalimantan Barat. Asap sedikit menipis, aroma tanah kembali terasa, dan udara sejenak memberi ruang untuk bernapas. Di tengah kondisi tersebut, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Barat memperingati Hari Keadilan Ekologis pada Minggu, 20 September 2026.

Mengusung tema “Dari Tapak untuk Keadilan Antargenerasi”, kegiatan yang berlangsung di Semai x Makelar Buku ini diisi dengan pembacaan puisi, bincang-bincang bertajuk “Keluh-Kesah Marah-Marah Merespons Situasi Lingkungan di Kalbar”, serta mural bertema Keadilan Ekologis. Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi anak muda untuk berbagi pengalaman, menyampaikan keresahan, dan mendiskusikan persoalan lingkungan hidup yang terjadi di sekitar mereka.

Tanggal 20 September ditetapkan sebagai Hari Keadilan Ekologis Nasional melalui Deklarasi Sumba tentang Keadilan Ekologis pada Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup XIV WALHI tahun 2025. Deklarasi tersebut melibatkan berbagai kelompok, di antaranya masyarakat adat, petani, nelayan, perempuan, anak muda, akademisi, seniman, jurnalis, serta masyarakat yang terdampak bencana ekologis.

Dalam deklarasi tersebut, keadilan ekologis dipahami sebagai gagasan yang menempatkan manusia, alam, dan generasi mendatang dalam satu kesatuan. Keadilan ekologis juga berkaitan dengan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak atas ruang hidup, serta hak generasi mendatang untuk mendapatkan lingkungan yang layak huni.

Di Kalimantan Barat, isu tersebut berkaitan langsung dengan berbagai persoalan ekologis yang dihadapi masyarakat. Karhutla dan kabut asap, misalnya, berdampak terhadap kesehatan, aktivitas masyarakat, pendidikan, dan penghidupan. Persoalan tersebut juga berkaitan dengan pengelolaan ruang, pemanfaatan sumber daya alam, serta tanggung jawab berbagai pihak dalam mencegah dan menangani kerusakan lingkungan.

Peringatan Hari Keadilan Ekologis tahun ini juga berlangsung dalam suasana September Hitam, yang menjadi momentum untuk mengingat berbagai kasus kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Momentum tersebut turut menjadi ruang untuk menghubungkan persoalan lingkungan hidup dengan isu hak asasi manusia, terutama hak atas ruang hidup dan keadilan bagi masyarakat.

Melalui pembacaan puisi, diskusi, dan mural, peserta diberikan ruang untuk menyampaikan pandangan dan pengalaman mereka. Direktur WALHI Kalbar mengatakan ruang ekspresi tersebut penting untuk menyuarakan keresahan masyarakat atas kondisi ekologis yang terjadi.

“Kita sudah mengalami langsung dampak dari kerusakan ekologis yang terjadi. Karena itu, momentum ini menjadi ruang bagi kita untuk berteriak, menyampaikan keresahan, dan menyuarakan keluh kesah atas kondisi Kalimantan Barat. Kita bisa menyampaikannya melalui berbagai medium, lewat puisi, mural, lukisan, percakapan, atau bentuk ekspresi lainnya. Yang penting, keresahan itu tidak berhenti menjadi keluh kesah, tetapi bisa menjadi energi untuk bergerak bersama," Ujar Sri Hartini, Direktur WALHI Kalimantan Barat.
Foto: Istimewa

Dalam penutup diskusi, moderator mengajak peserta melihat kembali keresahan dan percakapan yang muncul sepanjang kegiatan sebagai bagian dari kerja-kerja perawatan dalam perlawanan. Keresahan, kemarahan, dan keluh kesah tidak berhenti sebagai perasaan, tetapi dapat menjadi bagian dari proses membangun keberanian untuk terus bergerak.

“Sekecil-kecilnya perlawanan, tetaplah perlawanan.” Pesan tersebut menjadi bagian dari penutup diskusi, sekaligus ajakan untuk terus merawat keberanian dan membangun imajinasi tentang masa depan yang lebih adil.

Penutup diskusi juga menekankan pentingnya bergerak dengan imajinasi yang besar dan welas asih, agar kerja-kerja keadilan ekologis terus mengakar, menular, dan menjalar dari satu ruang ke ruang lainnya.

Dari tapak, berbagai pengalaman dan keresahan tersebut kemudian dihubungkan dengan persoalan yang lebih panjang: masa depan ruang hidup dan generasi yang akan datang.

Sebagaimana ditegaskan dalam Deklarasi Sumba tentang Keadilan Ekologis, “Bumi bukan warisan leluhur, melainkan titipan generasi mendatang.” Karena itu, pembahasan mengenai keadilan ekologis tidak dapat dipisahkan dari persoalan keadilan antargenerasi.

Keadilan ekologis tidak akan pernah terwujud tanpa keadilan antargenerasi.
```

Thursday, April 23, 2026

[Siaran Pers] Hari Bumi 2026: Koalisi Rimpang Borneo Serukan “Save Our Borneo”, Pulihkan Nadi Hijau Kalimantan Barat

Hari Bumi 2026: Koalisi Rimpang Borneo Serukan “Save Our Borneo”, Pulihkan Nadi Hijau Kalimantan Barat

Foto: Dokumentasi Rimpang Borneo 2026

Pontianak, 22 April 2026 — Peringatan Hari Bumi tahun ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan kondisi bumi yang semakin hari kian rapuh. Di Kalimantan Barat, rangkaian krisis ekologis terus terjadi dan berulang, mulai dari kebakaran hutan dan lahan, banjir, abrasi pesisir, hingga deforestasi yang masif akibat model pembangunan yang eksploitatif.

Krisis ini tidak dapat dipahami sebagai bencana alam semata. Peristiwa yang terus berulang tersebut merupakan hasil dari tata kelola sumber daya alam yang buruk, lemahnya komitmen negara terhadap perlindungan lingkungan, serta eksploitasi yang terus berlangsung atas hutan, gambut, pesisir, dan ruang hidup masyarakat.

Situasi ini semakin diperparah dengan peningkatan suhu bumi secara global. Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) menegaskan bahwa kenaikan suhu global telah mempercepat berbagai bencana ekologis, mulai dari cuaca ekstrem, kenaikan muka air laut, hingga kerusakan ekosistem.

Namun, dampak krisis ini tidak dirasakan secara merata. Kelompok masyarakat yang paling sedikit berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan justru menjadi pihak yang paling terdampak. Dalam konteks ini, anak muda menjadi generasi yang akan mewarisi dampak paling besar dari krisis ekologis yang sedang berlangsung.

Koalisi Rimpang Borneo Menyerukan Save Our Borneo

Melalui momentum Hari Bumi, Koalisi Rimpang Borneo yang terdiri dari elemen Mapala se-Kalbar, CSO, mahasiswa, dan komunitas menyuarakan keresahan atas kondisi lingkungan hidup di Kalimantan Barat dengan menyerukan Save Our Borneo: “Pulihkan Nadi Hijau Kita.”

Seruan ini merupakan ajakan kolektif untuk menyelamatkan hutan dan lingkungan hidup Kalimantan Barat sebagai nadi kehidupan masyarakat. Seruan menyelamatkan Kalbar harus terus digaungkan, mengingat perusakan lingkungan dan eksploitasi sumber daya alam masih berlangsung tanpa adanya komitmen serius negara untuk melakukan pemulihan.
“Setiap tanggal 22 April, dunia diingatkan akan tanggung jawab bersama untuk menjaga kelestarian lingkungan demi keberlangsungan hidup generasi mendatang, di tengah berbagai tantangan seperti perubahan iklim, pencemaran, dan kerusakan ekosistem.”
Krisis Ruang Hidup dan Kriminalisasi Warga

Koalisi juga menyoroti berbagai konflik ruang hidup yang terjadi di Kalimantan Barat, khususnya yang dialami masyarakat adat dan komunitas penjaga hutan.
“Beberapa wilayah masyarakat adat yang saat ini menjaga ruang hidupnya harus berhadapan dengan perusahaan, seperti kasus di Ketapang oleh PT Mayawana Persada, kriminalisasi terhadap Ketua Adat Fendi Sesupi, penolakan masyarakat adat di Kapuas Hulu terhadap PT ESR yang ingin melakukan ekspansi perkebunan kelapa sawit, serta pembukaan lahan oleh PT Cipta Usaha Tani (CUT) di kawasan Hutan Bukit Macan, Kabupaten Sanggau. Ini menjadi contoh bahwa hari ini masyarakat pelindung hutan justru dikriminalisasi, sementara negara tidak hadir.”
WALHI Kalimantan Barat juga menegaskan bahwa eksploitasi sumber daya alam yang terus berlangsung menjadi pemicu utama bencana ekologis yang berulang setiap tahun.
“Hari Bumi 2026 ini merupakan momentum bagi kita semua untuk merefleksikan kembali kondisi bumi kita yang semakin hari kian rapuh. Eksploitasi sumber daya alam dan perusakan lingkungan masih terus terjadi hingga hari ini, dan negara tidak serius dalam melakukan pemulihan terhadap bencana ekologis yang terus berulang.”
Karhutla, Krisis Iklim, dan Masa Depan Anak Muda

Tim Cegah Api (TCA) Greenpeace turut menyoroti ancaman kebakaran hutan dan lahan yang terus menghantui Kalimantan Barat.
“Karhutla mengancam kesehatan, lingkungan, dan masa depan. Hentikan pembakaran lahan, laporkan titik api, dan jaga hutan kita bersama-sama.”
Sementara itu, XR Pontianak menegaskan bahwa Hari Bumi bukan lagi sekadar momentum refleksi, tetapi alarm keras atas krisis iklim yang telah terjadi di depan mata.
“Kebakaran hutan dan lahan yang terus berulang, banjir yang semakin sering, hingga ancaman kenaikan muka laut adalah bukti nyata bahwa keseimbangan semakin terganggu.”
XR Pontianak juga mendesak penghentian izin tambang baru, penegakan hukum terhadap pelaku deforestasi, serta percepatan transisi energi yang adil dan berkelanjutan.

Tiga Desakan kepada Negara
  1. Menghentikan pemberian izin baru terhadap korporasi seperti perkebunan sawit, pertambangan, dan HTI, serta menghentikan segala bentuk eksploitasi sumber daya alam yang memicu kerusakan lingkungan berkepanjangan.
  2. Melakukan pemulihan ekosistem gambut rentan dan lahan kritis untuk meminimalisasi bencana ekologis seperti karhutla dan banjir agar tidak terus berulang di Kalimantan Barat.
  3. Menghentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan dan pembela HAM yang menjaga hutan serta ruang hidup masyarakat.
Aksi Nyata: Penanaman 500 Bibit Mangrove

Sebagai bagian dari upaya pemulihan lingkungan dan perlindungan ruang hidup rakyat di wilayah pesisir, Koalisi Rimpang Borneo juga akan melakukan aksi penanaman 500 bibit mangrove di Desa Kuala Karang.

Kegiatan ini menjadi simbol sekaligus langkah nyata untuk memulihkan wilayah pesisir yang terdegradasi akibat dampak perubahan iklim dan kerusakan lingkungan.

Hari Bumi bukan sekadar seremoni, melainkan ruang refleksi dan aksi kolektif untuk menjaga masa depan Kalimantan Barat.

Untuk informasi lebih lanjut:
WALHI Kalimantan Barat
Komplek Untan, JL. Silat Baru No. K. 43, RT.03/RW.05, Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat.
Informasi: Email: walhikalbar1@walhi.or.id | Instagram: @walhi.kalbar | Facebook: @walhi.kalbar | X: @walhi.kalbar | TikTok: @walhi.kalbar

Tuesday, June 13, 2023

Aliansi Rakyat untuk Keadilan Ekologis: Desak Menteri LHK Akhiri Pembabatan Hutan Alam dan Gambut Lindung

Aksi Damai yang dilakukan Aliansi Rakyat untuk Keadilan Ekologis

Aliansi Rakyat untuk keadilan Ekologis yang diinisiasi Walhi Kalimantan Barat bersama jaringannya menggelar aksi damai bertempat di kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kalimantan Barat pada Senin (5/6/2023). Aksi yang digelar bertepatan dengan hari Lingkungan Hidup ini dilakukan untuk mendesak agar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengakhiri pembabatan hutan alam dan gambut lindung oleh PT. Mayawana Persada. Dalam aksinya, Aliansi Rakyat untuk keadilan Ekologis menilai bahwa krisis Iklim menjadi realita yang saat ini menjadi perhatian warga dunia yang juga memaksa negara berkembang untuk ambil bagian dalam mengatasi permasalahan global tersebut. Salah satunya sumber pemanasan global yang memicu perubahan iklim adalah dari proses deforestasi yang menyebabkan tutupan hutan hilang akibat ekstraksi sumberdaya alam. Komitmen untuk mengurangi emisi dari sektor kehutanan selama ini terus dinyatakan Pemerintah Indonesia.

Adapun target pengurangan emisi sebesar 31,89 persen dengan kekuatan sendiri dan hingga 43,2 persen dengan bantuan pihak luar (internasional) ditahun 2030 mendatang. “Namun langkah tersebut kerapkali disertai dengan wajah ganda; satu sisi menegaskan seolah berkomitmen, pada sisi lain membuka ruang perusakan hutan alam dan gambut lindung dalam wilayah kelola rakyat. Salah satunya realitas dari situasi tersebut, sebagaimana pembabatan hutan alam dan gambut lindung yang dilakukan perusaan HTI di Ketapang tersebut” jelas Hendrikus Adam saat berorasi.

Massa aksi menilai bahwa praktik eksploitatif atas nama pembangunan dan kesejahteraan namun mengorbankan tutupan hutan alam dan gambut lindung pada akhirnya mengancam kelangsungan hidup rakyat yang sekaligus mencerminkan bahwa rezim saat ini masih setengah hati memastikan keselamatan lingkungan hidup dan keselamatan rakyatnya sendiri. Kepentingan oligarki masih terkesan menjadi yang utama dan paling menentukan mewarnai tatanan kehidupan warga yang selama ini menggantungkan hidup dan kehidupannya pada hutan, tanah dan air dalam wilayah hidupnya.

Di Kabupaten Ketapang diantaranya meliputi wilayah Kecamatan Simpang Dua dan Simpang Hulu, keberadaan perusahaan Hutan Tanaman Industri PT. Mayawana Persada3 melalui SK. 723\/Menhut-II/2010 tertanggal 30 Desember 2010 seluas 136.710 Ha telah menimbulkan keresahan dan konflik dengan masyarakat sekitar. Sejumlah wilayah berhutan, gambut lindung juga tanah yang dilindungi secara adat serta wilayah kelola warga kini masih terus diincar dan diantaranya digusur. Pihak perusahaan seperti tidak kapok dengan dua kali sanksi adat yang dijatuhkan masing-masing pada 10 September 20224 dan 31 Mei 20225.

Pihak perusahaan hingga kini masih terus melakukan pembukaan lahan pada sejumlah wilayah di daerah Ketapang tersebut. Tindakan pembabatan hutan alam dan gambut lindung yang dilakukan dengan legitimasi Izin Menteri LHK dinilai bukan hanya menjadi ancaman kerusakan lingkungan hidup dan sumber konflik, tetapi juga dapat menjadi api dalam sekam yang sewaktu-waktu dapat membara yang pada akhirnya akan merugikan warga sekitar yang seharusnya mendapat perlindungan hak-haknya selama ini oleh negara.

“Karenanya, kehadiran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memberi atensi serius atas permasalahan yang dialami warga korban hadirnya perusahaan di komunitas sangat mendesak. Atas dasar ini, kita meminta agar pihak terkait (Dinas LHK) dapat memastikan agar apa yang disampaikan diterima Ibu Menteri LHK,” tambah Aktivis Walhi Kalimantan Barat.

Menurutnya, atas berbagai dilema yang terjadi seiring kehadiran PT. Mayawana Persada, maka pemerintah dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu memastikan agar praktik pembabatan hutan alam dan gambut lindung oleh perusahaan perkebunan hutan tanaman industri tersebut dalam wilayah kelola rakyat segera dievaluasi serius dan disanksi tegas melalui pencabutan izin konsesi PT. Mayawana Persada.

“Kami berharap agar Ibu Menteri LHK datang dan menyelesaikan permasalahan yang dialami warga di komuitas sekitar akibat hadirnya PT. Mayawana Persada dan memastikan perlindungan hak-hak warga” tegas Hendrikus Adam, Kadiv Kajian dan Kampanye Walhi Kalimantan Barat.  Lebih lanjut, Adam mengatakan bahwa membiarkan adanya praktik pembabatan hutan alam dan gambut lindung adalah bentuk kejahatan dan kegagalan negara mengurus sumberdaya alam dan kegagalan dalam memastikan keselamatan rakyat sekaligus ancaman keberlanjutan kehidupan warga sekitar.

“Krisis iklim terus diperparah dengan perusakan hutan massif melalui legitimasi negara namun ambigu dalam memastikan pemulihan krisis yang terjadi. Akibatnya rakyat akan selalu menjadi korban dari kebijakan yang mengabdi pada kepentingan pemodal” tambahnya.

Melalui momentum Hari Lingkungan Hidup, adapun sejumlah tuntutan yang disampaikan diantaranya menyerukan, agar 1) Selamatkan Rimba Terakhir dan Wilayah Kelola Rakyat, 2) Meminta Menteri LHK RI menghentikan pembabatan hutan alam dan gambut lindung oleh PT. Mayawana Persada, 3) Agar Menteri LHK RI menaruh perhatian serius atas permasalahan yang dialami warga korban di komunitas yang terdmpak akibat hadirnya perusahaan hutan tanaman industri PT. Mayawana Persada, 4) Meminta Dinas LHK Kalimantan Barat menyampaiakn tuntutan yang disampaikan kepada Ibu Menteri LHK RI di Jakarta.

(Wahana Kita)

Thursday, September 1, 2022

Walhi Kalbar Pantau Restorasi Gambut dengan Aplikasi Android di 5 KHG

Walhi Kalbar Pantau Restorasi Gambut dengan Aplikasi Android di 5 KHG

Untuk memastikan sejauhmana upaya pemulihan ekosistem gambut, Walhi Kalimantan Barat melakukan pemantauan aktivitas restorasi dengan menggunakan aplikasi Avenza Maps dan juga OsmAnd. Kalimantan Barat dengan luas kawasan gambutnya mencapai 1,7 juta hektar dengan hutannya yang masih tersisa kerap menjadi sumber bencana asap akibat karhutla, termasuk di wilayah Ketapang dan Kayong Utara.

“Aktivitas pemantauan ini dilakukan di 5 Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) yang berada di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara” ungkap Andreas S Illu, Kadiv Advokasi dan Jaringan Walhi Kalbar.

Adapun lima KHG tersebut diantaranya KHG Sungai Pawan-Sungai Tolak, KHG Sungai Durian-Sungai Kualan, KHG Sungai Tolak-Sungai Siduk, KHG Sungai Matan-Sungai Rantau Panjang, dan KHG Sungai Matan-Sungai Semandang.

“Kelima KHG ini dipilih karena memiliki riwayat kebakaran hutan dan lahan serta menjadi target restorasi ekosistem gambut oleh Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM)” tambah Andre.

Menurutnya, pemantauan dilakukan oleh 10 orang anak muda yang sebelumnya sudah dilatih oleh Walhi Kalimantan Barat yang terdiri atas 4 orang perempuan dan 6 diantaranya laki-laki yang dibagi menjadi 5 kelompok. Proses pemantauan ini juga melibatkan masyarakat lokal sebagai pemandu di lapangan.

Menggunakan metode pemantauan berbasis android dengan menggunakan aplikasi Avenza Maps dan juga OsmAnd, pengecekan kondisi infrastruktur restorasi gambut dilakukan. Kedua aplikasi ini pertama kali digunakan Walhi Kalbar untuk melakukan pemantauan.

Joko Waluyo, Fasilitator Pelatihan Pemantauan menjelaskan bahwa metode yang digunakan saat ini lebih mudah dan tingkat efisiensinya tinggi. Karena data-data yang diperoleh di lapangan bisa langsung dikirim secara online.

“Karena model pemantauan ini online semua, meskipun kawan-kawan tim belum datang kita sudah bisa mendapatkan data, karena data dikirim secara online. Metode yang kita gunakan saat ini sangat mempermudah dan tingkat efisiensi kita lebih baik karena data langsung dikirim dan kita langsung bisa koreksi,” pungkasnya saat mengisi sesi Focus Group Discussion (FGD) di Aston (18/04).

Kelebihan lain dari aplikasi pemantauan ini ungkap Joko adalah mampu menghemat waktu, pendanaan serta mudah dibawa saat berada di lapangan. Karena tidak memerlukan alat bantu lain. Hanya saja saat proses mengunggah data memerlukan koneksi sinyal internet yang memadai. “Alat dan cara pemantauan kali ini bisa direkomendasikan jika melakukan kegiatan yang sama ke depannya. Metode ini lebih efisien,” sambungnya.

Selain mengecek infrastruktur restorasi ekosistem gambut, dilakukan juga wawancara kepada pemerintah desa, tokoh masyarakat, perwakilan perempuan serta masyarakat untuk mengetahui sejauh mana dampak yang diperoleh setelah adanya aktivitas pembangunan infrastruktur pembasahan tersebut. Proses pemantauan restorasi gambut tersebut berlangsung selama 1 minggu sejak tanggal 13 April sampai dengan 20 April 2022.


[Tim WK/MA]


Wednesday, August 31, 2022

Walhi Kalbar Dorong Anak Muda Pantau Restorasi Gambut

Walhi Kalbar Dorong Anak Muda Pantau Restorasi Gambut. Ilustrasi gambut freepik.com

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Barat melaksanakan Pelatihan Pemantauan Restorasi Gambut yang melibatkan sejumlah anak muda. Sebanyak 14 peserta mahasiswa yang berasal dari kampus Universitas Tanjungpura dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak mengikuti pelatihan di Ruang Keriung, Hotel Aston Pontianak pada 18 sampai denggan 20 Maret 2022.

Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Barat, Nikodemus Ale menyebut bahwa ada 7 provinsi di Indonesia yang menjadi target restorasi gambut yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Papua. Peristiwa kebakaran hutan yang banyak terjadi di kawasan gambut menurutnya tanggung jawab pemulihannya berada di tangan perusahaan. Untuk memastikan perusahaan melaksanakan tanggung jawabnya, perlu ada pihak yang melakukan kontrol – dalam hal ini Walhi Kalbar, untuk melihat sejauh mana upaya restorasi gambut oleh perusahaan.

“Apakah kepatuhaan ini berjalan dengan baik dan apakah dalam proses restorasi ini berjalan baik? Negara tidak bisa mengetahuinya, makanya ada pemantauan untuk melihat apakah restorasi ini berjalan dengan baik, itu pihak ketiga (Walhi Kalbar) yang melakukan pemantauan dan menyapikan hasil pemantauan kepada negara. Kenapa gambut ini mau kita pantau? Karena gambut merupakan isu seksi khususnya di Indonesia,” jelasnya saat memberikan sambutan (18/03).

Lebih lanjut, Niko menyebut bahwa tujuan pemantauan tersebut diantaranya; pertama, memperluas jaringan kelompok muda dan mahasiswa dalam pelibatan pemantauan isu lingkungan hidup, kedua meningkatkan pengetahuan pemahaman kelompok muda untuk memahami ekosistem gambut dan tanggung jawab restorasi gambut, ketiga memberi pembekalan kepada peserta tentang cara melakukan pemantauan restorasi dan karhutla dan keempat memberi pembekalan kepada peserta tentang teknik menyampaikan hasil pemantauan restorasi gambut.

Selain itu, Niko berharap agar aktivitas pemantauan yang akan dilakukan bisa berkontribusi bagi negara. “Bagaimana kita mengemas informasi untuk disampaikan ke negara ini yang menjadi penting. Kita berharap melalui proses fasilitasi yang dilakukan, bisa membawa kegiatan ini menghasilkan sesuatu yang bisa disampaikan ke publik terkait pengelolaan gambut di Kalbar. Selamat mengikuti pelatihan. Melalui kegiatan selama 3 hari ini, berharap peserta bisa menyerap ilmu yang akan disampaikan oleh fasilitator yang nantinya bisa terapkan ketika terjun kelapangan langsung,” pungkas Niko.

 

Kegiatan pelatihan dipandu oleh Joko Waluyo selaku fasilitator yang dibantu oleh Ronny Christantoro selaku Trainer yang dilangsungkan selama 3 hari ini, memberikan berbagai informasi terkait gambut, kebijakan restorasi, sejarah karhutla, status kerusakan dan prioritas pemulihan gambut di Indonesia, serta perencanaan restorasi gambut di Kalimantan Barat. Di samping itu, peserta juga dibekali dengan teknik pemantauan gambut dengan menggunakan aplikasi pemantauan sederhana seperti Avenza Maps dan OsmAnd.

 

Untuk mengoptimalkan kemampuan dalam menggunakan aplikasi tersebut, para peserta diajak untuk praktek pemantauan di sekitar area Kota Pontianak dengan membagi menjadi 7 kelompok yang setiap kelompoknya terdiri atas 2 orang. Setiap kelompok melalui pelatihan ini diberikan titik koordinat yang harus dikunjungi. Apabila sudah sampai di titik koordinat yang dimaksud, peserta harus mengambil foto empat arah menuju objek bangunan menggunakan aplikasi Avenza Maps. Sementara itu, aplikasi OsmAnd digunakan untuk menemukan rute paling mudah dan tercepat menuju titik koordinat.

 

Salah satu peserta, Tri Pandito Wibowo merasa bahwa pelatihan ini membuatnya mampu memahami konsep restorasi sebagai upaya pemulihan ekosistem gambut yang terdegradasi. Ia juga berharap agar ke depan pelatihan serupa bisa dilaksanakan agar masyarakat bisa mengetahui tentang aktivitas restorasi gambut.

 

“Terima kasih kepada Walhi Kalimantan Barat yang sudah memberikan ruang untuk saya belajar mengenai restorasi gambut, semoga pelatihan mengenai restorasi gambut dapat dilakasanakan agar masyarakat lebih mengetahui restorasi gambut, sebab isu lingkungan dan restorasi lahan gambut merupakan tanggung jawab kita bersama,” jelas Bowo saat dihubungi melalui WhatsApp (24/06).

[Tim WK/MA]

Monday, August 23, 2021

Nuklir, No Clear !!!

Aksi Aliansi Kalimantan Barat Tolak PLTN di Pontianak

Oleh Hendrikus Adam

Kebutuhan energi listrik dewasa ini disadari penting dan diperlukan. Selain menjadi ‘penanda’ kian bergulirnya perkembangan peradaban manusia, ia juga menjadi pendukung keberlangsungan kehidupan. Namun demikian, pemenuhan kebutuhan energi tersebut memerlukan keberanian dalam memastikan penggunaan jenis sumber energi ramah yang selaras aspek keselamatan jangka panjang dan keberlanjutan bagi kehidupan manusia maupun lingkungan hidup. Karena itu, memilih mengoptimalkan sumber energi listrik yang bersih untuk masa depan harusnya dapat menjadi terobosan pilihan sadar.

Penggunaan energi fosil dominan saat ini diyakini banyak pihak telah menjadi bagian penting penyebab meningkatnya emisi penyebab pemanasan global dan pada gilirannya akan habis dengan daya rusak yang ekstrim. Karena itu, pengembangan energi (baru) terbarukan yang bersumber dari alam seperti panas bumi (geothermal), biomasa, air (mikrohydro), tenaga surya, angin, gelombang dan lainnya merupakan sejumlah jenis sumber energi masa depan yang perlu dan mendesak dikembangkan termasuk untuk diprioritaskan sebagai sumber energi nasional dari saat ini.

Selama ini harus diakui, energi terbarukan masih belum menjadi fokus serius untuk dikembangkan pemerintah, termasuk di Kalimantan Barat. Padahal, penggunaan energi ini akan lebih baik, ramah dan aman karena memiliki potensi resiko yang kecil bila dibandingkan penggunaan energi fosil maupun penggunaan sumber energi berbahaya melalui pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN), terlebih bila kemudian terjadi gagal tekhnologi dan kecelakaan vatal yang kemudian dialami.

Sesat Pikir Nuklir
Saat memberi kuliah umum kepada mahasiswa di Universitas Hankuk Seoul, Korea Selatan Selasa (10/9/2018), Presiden Jokowi menegaskan bahwa ancaman nuklir merupakan salah satu dari beberapa tantangan yang sedang dihadapi dunia saat ini (www.republika.co.id). Pernyataan ini menyiratkan pesan bahwa energi nuklir disadari berbahaya dan menjadi ancaman sekaligus tantangan bagi terwujudnya perdamaian dunia. 

Pernyataan bahaya nuklir tersebut sejalan dengan pendapat Pakar Nuklir asal Indonesia, (alm) Iwan Kurniawan – bahwa PLTN bagi bangsa Indonesia masih berat sebab menurutnya, tidak ada teknologi yang 100 persen sempurna terhadap radiasi. Selanjutnya dikatakan, PLTN sangat berbahaya dan teknologi ini tidak mungkin dianggap main-main karena penggunaan energi ini bukan alih teknologi, namun lebih berorientais proyek. Pandangan jujur ini merupakan sebuah sinyal bahwa pakar memiliki pandangan yang rasional dan realistis di tengah potensi energi terbarukan yang berlimpah namun belum dioptimalkan.

Pernyataan promotor PLTN pada media mengenai sikap warga yang dikatakan dominan memberi dukungan atas rencana pendirian pembangkit listrik berbahan uranium di Kalimantan Barat akhir-akhir ini mengingatkan penulis pada pernyataan pihak Kementrian Energi Sumberdaya Mineral empat tahun lalu yang menyatakan secara sepihak bahwa tidak ada penolakan warga atas agenda pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Kalimantan Barat. Padahal jauh sebelum itu, berkali-kali sikap penolakan atas rencana keberadaan PLTN telah dinyatakan dengan tegas agar pemerintah tidak memaksakan pembangunan PLTN di Kalimantan Barat. Karenanya, pernyataan mengenai ‘tidak adanya penolakan warga’ tersebut hanya klaim sepihak yang gegabah dan tidak mendasar sehingga pernyataan Rida Mulyana selaku Direktur Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementrian ESDM kala itu merupakan bentuk kebohongan publik yang justeru dapat berdampak kontraproduktif dan menyesatkan.

Selain memiliki potensi risiko negatif terhadap kondisi sosial masyarakat Kalimantan Barat, kebohongan publik juga dapat menimbulkan presenden buruk terhadap kinerja pemerintah yang faktanya belum mampu mengoptimalkan potensi energi baru terbarukan yang aman, bersih dan berkelanjutan sebagai sumber listrik. Memaksakan pembangunan PLTN dengan menganggapnya sebagai solusi terhadap situasi listrik saat ini di Kalimantan Barat pada akhirnya justru dikhwatirkan dapat dimaknai membuka aib rezim pemerintah selama ini yang tidak mampu menjadikan sumber energi terbarukan sebagai solusi pemenuhan energi alternatif di Indonesia.

Argumentasi yang menyatakan saatnya Kalimantan Barat menggunakan energi lokal dengan dasar pikir memiliki potensi bahan baku uranium tidak cukup dan bukanlah hal mendasar. Sebab, bukankah potensi sumber energi terbarukan yang ada di daerah ini juga berlimpah namun belum optimal dimanfaatkan? Hal mendasar lainnya selama ini, rencana pembangunan PLTN di Kalimantan Barat maupun di Indonesia pada umumnya tidak diinformasikan dengan jujur, utuh dan berimbang kepada publik. Bahkan informasi yang disampaikan BATAN dan para promotor PLTN lainnya justeru mengandung sesat pikir juga kebohongan publik.

Ancaman krisis energi di masa depan mestinya dapat diatasi dengan memanfaatkan secara maksimal potensi energi terbarukan yang dimiliki disertai efisiensi energi di segala lini. Sesat pikir paling krusial juga terlihat ketika energi nuklir dianggap sebagai bagian dari energi terbarukan oleh promotor PLTN.

PLTN Bukan Pilihan
Energi listrik merupakan kebutuhan bersama yang penting ada dan energi juga perlu terus ada untuk mendukung perkembangan kelangsungan kehidupan. Seperti halnya makanan, sumber energi nuklir berbahan uranium bukan satu-satunya pilihan menu santapan yang harus dinikmati. Ada banyak pilihan makanan yang lebih prioritas, lebih baik, aman, sehat dan berkelanjutan dari alam yang perlu dikelola dan optimalkan. Karenanya, PLTN mestinya bukan pilihan mendesak di tengah alpanya upaya untuk mengoptimalkan sumber energi terbarukan yang melimpah.

Bahkan, alih-alih akan mengoptimalkan potensi energi terbarukan, bahan mentah sumber energi listrik seperti batubara misalnya, lebih banyak yang diekspor ketimbang dipakai sendiri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sehingga tidak heran bila industri keruk sumberdaya alam terus terjadi yang diringi dengan potensi risiko sosial dan lingkungannya yang kerap tidak diperhitungkan.
Harusnya kita dapat belajar banyak dari sejumlah bencana reaktor nuklir (PLTN) buruk yang berdampak luas bagi kemanusiaan dan infrastruktur di sejumlah negara seperti bencana nuklir PLTN Fukusihima Daiici, Bencana Chernobyl, bencana nuklir di Three Mile Island, dan sebagainya. Bahkan sejumlah negara maju malah mengurangi dan mulai berhenti menggunakan PLTN. Potensi destruktif dari resiko penggunaan energi berbahaya PLTN sebagaimana pembelajaran dari bencana di berbagai tempat seperti disebutkan jangan sampai terjadi.

Jika tetap dipaksakan, pilihannya nyelenhnya adalah silakan dirikan di samping rumah tinggal para promotor PLTN, atau jika tidak, hentikan rencana ini agar tidak melahirkan potensi risiko bencana dan momok bagi generasi mendatang!!!

Penulis, Kepala Divisi Kajian dan Kampanye WALHI Kalbar 

Sumber artikel diterbitkan Pontianak Post.

Walhi Dukung Perbaikan Relasi Pemprov NGO

Anton P Widjaya, Direktur Ekesekutif Walhi Kalbar

PONTIANAK - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalbar, Anton P Widjaya memberi apresiasi dan dukungan kepada Gubernur Kalbar jika ingin ada perbaikan relasi antara pemerintah dengan gerakan masyarakat sipil untuk perbaikan dan percepatan pembangunan di Kalimantan Barat.

"Konteksnya adalah memberi dan menerima input, sama-sama berkontribusi bagi pembangunan Kalimantan Barat yang lestari dan berkelanjutan," katanya kepada Tribun, Senin (6/3/2017).

Anton menilai dengan sistem negara demokrasi yang dianut, tidak ada kekuasaan absolute. Pemerintah dipilih dan bekerja menjalankan mandat Konstitusi.

Ada perwakilan rakyat melalui Parlemen dan ada hak rakyat berserikat, berorganisasi yang di lindungi oleh Konstitusi negara ini.

"Sehingga secara konstruktif, potensi-potensi lokal harus dioptimalkan pemerintah dalam pembangunan nasional dan pembangunan daerah," katanya.

Walhi mendukung inisiatif pemerintah untuk mengkonsolidasikan capaian-capaian kerja masyarakat sipil sebagai potensi dan kekuatan untuk mendukung pekerjaan pemerintah yang menjalankan mandat Konstitusi dalam memperbaiki tata kelola SDA di Kalbar.

Walhi memberikan dukungan sepenuhnya, jika pemerintah berani melakukan penertiban kepada LSM-LSM bodrek, penerima anggaran dari APBD, tetapi tidak jelas pekerjaannya.

"Lebih prioritas lagi, jika pemerintah menertibkan Ormas-Ormas illegal yang hanya menciptakan disharmoni dan keresahan di tengah kerukunan hidup masyarakat di Kalimantan Barat," ungkapnya. Sumber berita Tribun Pontianak.


Tuesday, April 7, 2020

Walhi Bantu Warga Korban Asap Gugat Pemerintah



RIAUONLINE, JAKARTA - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Abetnego Tarigan mengatakan, Walhi siap memfasilitasi warga negara yang ingin menggugat pemerintah terkait kerugian yang didapat akibat kabut asap.

"Penyelenggara negara memiliki mandat dan tanggungjawab untuk melakukan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana Pasal 28 (I) ayat 4 UUD 1945 dan pasal 13 ayat (3) UU 32 Tahun 2009, maka kami siap memfasilitasi bagi yang inhin menggugat pemerintah dalan hal ini pemerintah daerah," katanya usai diskusi media di Jakarta, Rabu 21 Oktober 2015. Sebagaimana dikutip RIAUONLINE.CO.ID dari laman Tempo.co. (KLIK: Mundung: Jokowi Telah Berbohong ke Rakyat Riau)

Menurutnya kabut asap berikut penyebabnya telah berdampak pada terjadinya degradasi kondisi lingkungan hidup dan mengancam kondisi sosial, ekonomi dan kesehatan warga negara. Kami masih memberikan kesempatan agar pemerintah memberikan jawaban atas apa yang terjadi.
"Kabut asap menyebabkan bandara menghentikan penerbangan, dampaknya hotel-hotel, taksi dan tempat wisata kehilangan pemasukan. Selain itu mereka juga dapat efek di kesehatan juga. Kerugiannya cukup banyak," katanya.

Abetnego juga menjelaskan bahwa tuntutannya nanti akan lebih kepada materil. Dari lima provinsi yang terkena darurat asap, Kalimantan Barat sudah menyiapkan pengajuan gugatannya.
"Warga Kalimantan Barat sudah mengajukan gugatan kepada Pemerintah Kalimantan Barat melalui Citizen Lawsuit (CLS) atau gugatan warga,” kata Anton P Widjaya, Direktur Eksekutif Walhi Regional Kalimantan Barat, belum lama ini. Dia mengatakan, dari enam ratus warga ini ada 46 warga yang akan mewakili untuk mengajukan gugatan resmi. Baca selengkapnya



Monday, April 6, 2020

Walhi Sebut Karhutla Terjadi karena Manusia Tak Mau Beradaptasi dengan Alam



JAKARTA, KOMPAS.com - Kebakaran hutan dan lahan yang berulang kali terjadi dinilai merupakan akibat dari sikap manusia. Manusia dinilai tidak mau beradaptasi dengan alam, terutama dengan ekosistem gambut. Juru Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Zenzi Suhadi mengatakan, ekosistem gambut yang dimanfaat dengan pendekatan adaptif tidak akan menyebabkan bencana seperti kebakaran hutan. "Sebenarnya manusia dari dulu sudah ada di ekosistem gambut ini.

Perbedaannya, kalau masyarakat tradisional dia mengelolanya itu dengan adaptasi, mereka beradaptasi menyesuaikan budidayanya," kata Zenzi dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Sabtu (21/9/2019). Sebaliknya, saat ini, masyarakat justru memodifikasi lahan gambut supaya sesuai dengan budidaya tertentu yang diinginkan, misalnya kelapa sawit, yang justru merusak ekosistem gambut. Baca selengkapnya



Minta Presiden Jokowi Hentikan Upaya Pendirian PLTN di Bengkayang, Ini Alasan WALHI Kalbar



SINGKAWANG - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Eksekutif Daerah Kalimantan Barat (Kalbar) meminta Presiden Joko Widodo menghentikan manuver sejumlah pihak yang merencanakan pendirian Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Kalbar yang akhir-akhir ini kian gencar dipromosikan.

“Presiden kita harapkan segera menghentikan semua rencana pengembangan energi nuklir di Kalimantan Barat dan Indonesia pada umumnya dan selanjutnya mengoptimalkan penggunaan energi terbarukan sebagai kebijakan energi di Indonesia,” kata Direktur WALHI Kalbar, Anton P. Widjaya, Rabu (4/9/2019). Baca selengkapnya