SEMUA INFORMASI TENTANG KAMI

Temukan di sini semua informasi tentang Walhi Kalbar, mulai dari program, berita, kegiatan dan berbagai info terkait lainnya

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image
Showing posts with label Siaran Pers. Show all posts
Showing posts with label Siaran Pers. Show all posts

Tuesday, November 17, 2026

Jejak Api di Konsesi Perusahaan: Negara Abai, WALHI Kalbar Desak Aparat Penegak Hukum Usut Tuntas Perusahaan Terbakar dan Cabut Izin Perusahaan

Jejak Api di Konsesi Perusahaan: Negara Abai, WALHI Kalbar Desak Aparat Penegak Hukum Usut Tuntas Perusahaan Terbakar dan Cabut Izin Perusahaan

Foto: WALHI Kalbar

Pontianak, 17 November 2026 — WALHI Kalimantan Barat (WKB) baru-baru ini melakukan pemantauan lapangan terhadap lima perusahaan yang arealnya terbakar untuk mendapatkan fakta lapangan secara faktual, sekaligus membuktikan bahwa perusahaan abai dan lalai dalam menjaga tata kelola usaha mereka. Hasil investigasi dan verifikasi lapangan yang dilakukan WKB di Kabupaten Kayong Utara dan Ketapang menemukan fakta bahwa seluruh titik panas yang berada di konsesi perusahaan terbukti terbakar dan berada di dalam areal konsesi, termasuk di dalam Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) serta Kawasan Nilai Konservasi Tinggi (NKT/HCV) yang menjadi habitat penting satwa dilindungi seperti orangutan (Pongo pygmaeus).

Dalam menghitung luas kebakaran, WKB menggunakan Peta Analisis Citra Temporal Perubahan Tutupan Hutan & Lahan pada Citra Sentinel C2 10 m/px skala 1:10.000 (periode citra 1 Agustus – 12 September 2026). Adapun lima perusahaan yang kami pantau antara lain:

  1. PT Mayawana Persada (RGE/Tanoto Family): terbakar seluas 17.007,84 hektare, di atas gambut lindung 3.272,84 hektare dan gambut budidaya 5.971,98 hektare.
  2. PT Sinar Karya Mandiri (Palma Agro Lestari): terbakar seluas 9.647,7 hektare, di kawasan gambut lindung 2.312,8 hektare dan gambut budidaya 7.365,9 hektare.
  3. PT Mohairson Pawan Khatulistiwa (Yayasan YIARI): terbakar seluas 10.672,46 hektare, di kawasan gambut lindung 2.614,11 hektare dan gambut budidaya 8.004,49 hektare.
  4. PT Kayung Agro Lestari (First Resources Group): terbakar seluas 5.204,2 hektare, di kawasan gambut lindung 2.610,9 hektare dan gambut budidaya 1.874,5 hektare. Api melahap kawasan konservasi NKT/HCV; tim lapangan juga menemukan induk orangutan yang menggendong anaknya dalam kondisi melemah.
  5. PT Jalin Vaneo (PT Pasifik Agro Sentosa/PAS Agro Group): terbakar seluas 4.898,79 hektare, di kawasan gambut lindung 1.262,40 hektare dan gambut budidaya 3.636,39 hektare. Perusahaan tetap nekat menjalankan aktivitas panen dan pengangkutan CPO di tengah karhutla, sementara kanal-kanal mengalami kekeringan total tanpa sekat air.
WALHI Kalbar Laporkan 11 Perusahaan ke Polda Kalbar

Kejahatan ekologis dengan dampak sebesar ini tidak bisa dianggap sepele tanpa penegakan hukum dan sanksi yang tegas. Aparat penegak hukum harus berani menyeret aktor intelektual di balik karhutla. Karena itu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Barat secara resmi melayangkan laporan dan pengaduan tindak pidana karhutla ke Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat. Langkah hukum ini ditempuh menyusul masifnya kejahatan ekologis di atas konsesi perkebunan sawit dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang kembali melumpuhkan ruang hidup rakyat sepanjang 2026.

Berdasarkan hasil kajian spasial dan investigasi lapangan tim WALHI Kalbar pada Oktober 2026, karhutla yang membakar puluhan ribu hektare gambut lindung, gambut budidaya, hingga zona konservasi merupakan akibat langsung dari kelalaian terstruktur, ketiadaan infrastruktur mitigasi, dan pembiaran sistemik oleh korporasi. Ada 11 perusahaan perkebunan sawit dan PBPH-HT yang dilaporkan: lima perusahaan hasil pemantauan lapangan dan enam perusahaan berdasarkan analisis spasial Peta Analisis Citra Temporal Perubahan Tutupan Hutan & Lahan pada Citra Sentinel C2 10 m/px skala 1:10.000.

Direktur Eksekutif Daerah WALHI Kalimantan Barat, Sri Hartini, menegaskan bahwa kewajiban pemegang izin untuk menjaga fungsi hidrologis gambut dan mengendalikan api di area kerja mereka selama ini hanya dianggap formalitas di atas kertas.

“Negara dan pemerintah selama ini terlampau abai dan tidak becus menertibkan pemegang izin. Ketika ekosistem gambut dikeringkan secara paksa lewat pembuatan kanal tanpa pemeliharaan sekat air, dan api membakar berulang kali di konsesi yang sama, itu adalah bentuk kejahatan terencana yang dilindungi oleh rantai impunitas,” tegas Sri Hartini.

Senada dengan itu, Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye WALHI Kalimantan Barat, Indra Syahnanda, mengungkapkan bahwa temuan lapangan mematahkan seluruh alibi korporasi yang kerap menyalahkan masyarakat atau mengklaim api berasal dari luar konsesi.
“Selama pemantauan, kami menemukan fakta bahwa perusahaan telah abai dan lalai dalam menjaga tata kelola areal konsesi mereka, dan perusahaan tidak memiliki kesiapan dalam menghadapi ancaman El Niño. Selain itu, konstitusi juga sudah memandatkan kepada seluruh pemegang izin konsesi bahwa pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan dan lahan di areal kerjanya,” ujar Indra Syahnanda.
Selain itu, kerusakan ekosistem gambut di areal konsesi perusahaan yang dipantau menjadi salah satu pemicu karhutla. Pemerintah harus segera mendesak pemilik konsesi melakukan pemulihan gambut di areal konsesi mereka agar kebakaran tidak terus berulang.

Indikasi Pelanggaran Hukum
Perusahaan-perusahaan tersebut juga diduga melakukan pelanggaran hukum. WKB menekankan bahwa keberulangan karhutla dari tahun ke tahun di konsesi yang sama menunjukkan adanya rantai impunitas dan pembiaran sistemik. Korporasi-korporasi tersebut diduga kuat telah melanggar:

  • UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH): Pasal 69 ayat (1) huruf h jo. Pasal 108 dan Pasal 99 terkait larangan pembakaran dan kelalaian yang merusak lingkungan hidup, serta pertanggungjawaban badan usaha pada Pasal 116 dan Pasal 119.
  • UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan: Pasal 56 mengenai kewajiban sarana dan prasarana pengendalian kebakaran.
  • PP No. 71 Tahun 2014 jo. PP No. 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (PPEG): kewajiban menjaga fungsi hidrologis dan memulihkan gambut.
  • UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) terkait hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, mengingat krisis ISPA yang melumpuhkan aktivitas dan pendidikan warga sekitar.
Desakan WALHI Kalimantan Barat
Sehubungan dengan temuan tersebut, WALHI Kalimantan Barat mendesak:
  1. Ditreskrimsus Polda Kalbar untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan secara transparan, menerapkan prinsip hukum strict liability (pertanggungjawaban mutlak), serta menindak tegas korporasi beserta pimpinan pengambil keputusan, bukan hanya pelaku di tingkat lapangan.
  2. Kementerian Lingkungan Hidup untuk memeriksa tingkat kerusakan lingkungan serta memastikan beban pemulihan fungsi ekologis gambut dan tata air ditanggung sepenuhnya oleh korporasi, bukan oleh negara atau masyarakat.
  3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mengevaluasi, meninjau, dan menjatuhkan sanksi administratif hingga pencabutan izin HGU terhadap perusahaan perkebunan dan hutan tanaman yang terbukti lalai membiarkan lahannya terbakar berulang kali.

Narahubung Media:
Eksekutif Daerah WALHI Kalimantan Barat
Kompleks Universitas Tanjungpura, Jl. Silat Baru No. K43, Kel. Bansir Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kalimantan Barat

Sunday, November 8, 2026

Soroti Bencana Ekologis dan Solusi Palsu, WALHI Kalbar dan Jaringan Desak Pemerintah Akui Hak Masyarakat di COP31

Soroti Bencana Ekologis dan Solusi Palsu, WALHI Kalbar dan Jaringan Desak Pemerintah Akui Hak Masyarakat di COP31

Foto: Depina Lilintan/WALHI Kalbar

Pontianak, 9 November 2026 — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Barat bersama jaringannya menggelar aksi diam di area Car Free Day (CFD) Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Minggu (8/11/2026). Aksi digelar jelang pembukaan Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turkiye, 9–20 November 2026. Aksi serupa juga digelar jaringan WALHI di berbagai daerah.

Peserta aksi dari WALHI Kalimantan Barat, anggota lembaga, anggota individu, serta jaringan yang terdiri dari Pusat Dayakologi, Tim Cegah Api Greenpeace, Mapala Enggang Gading, Mapa Polnep, GMPA Cagar Gaspasi, dan Paramedis Jalanan berdiri diam di tengah aktivitas warga di CFD. Mereka membawa poster, spanduk, dan kostum yang menggambarkan dampak asap dan banjir, serta mengusung pesan nasional “Put Life Before Profit. Recognize Community Rights Now” yang diperkuat dengan seruan daerah “Hentikan Eksploitasi, Lindungi Ruang Hidup Masyarakat”.

Pilihan lokasi ini bukan kebetulan. CFD Pontianak sempat ditutup hampir dua bulan karena kabut asap dan baru dibuka kembali pada 4 Oktober 2026, itu pun masih di tengah kepungan asap. Menurut analisis citra satelit Nusantara Atlas, luas indikatif lahan terdampak kebakaran di Kalbar sepanjang Januari–September 2026 mencapai 278.172 hektare, tertinggi kedua di Indonesia. Sebelumnya, banjir hingga Desember 2025 berdampak pada 450.386 jiwa di Kalbar, menurut data BPBD.

Menurut catatan WALHI Kalbar, bencana ini berakar pada izin yang mengepung lebih dari separuh wilayah provinsi: sekitar 3,9 juta hektare dikuasai 368 perusahaan sawit dan 4,4 juta hektare masuk dalam 737 izin tambang, ratusan di antaranya berada di kawasan gambut.

“Asap dan banjir di Kalimantan Barat bukan takdir. Kebakaran terus berulang di konsesi yang sama, sementara pemilik modal di baliknya nyaris tak tersentuh hukum. Tidak ada keadilan iklim tanpa keadilan ekologis,” ujar Sri Hartini, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Kalimantan Barat.

Di sisi lain, rakyat punya solusi. Di Kampung Silit, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang, komunitas Dayak Seberuang yang menjadi salah satu dampingan WALHI Kalimantan Barat menjaga hutan adat seluas 4.272 hektare. Hutan adat itu telah mendapat pengakuan negara melalui SK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2022. Komunitas ini juga mengelola pembangkit listrik mikrohidro (PLTMH) berkapasitas 25–45 kW. Listrik itu hanya bisa menyala selama sungai mengalir dan hutan di hulunya tetap terjaga. Bagi warga Silit, menjaga hutan berarti menjaga sumber air, listrik, dan penghidupan mereka sendiri.

Namun, menurut policy brief WALHI Nasional “Mengakui yang Mereka Jaga”, kontribusi seperti ini belum diakui sebagai kontribusi iklim Indonesia. Hingga kini, Indonesia juga belum memiliki satu pun program di bawah Pasal 6.8 Perjanjian Paris yang mengakui wilayah kelola rakyat.

“Keadilan iklim tidak akan tercapai selama hak masyarakat di tingkat tapak diabaikan. COP31 jangan jadi sekadar panggung dagang karbon yang justru membuka jalan perampasan ruang hidup. Yang dibutuhkan adalah pengakuan hukum atas hutan adat dan pendanaan iklim yang langsung sampai ke masyarakat,” tegas Sri Hartini.

Desakan WALHI Kalbar untuk Delegasi Indonesia di COP31
Menjelang KTT Pemimpin Dunia (World Leaders Summit) di COP31, WALHI Kalimantan Barat menuntut Pemerintah Indonesia membawa empat desakan berikut:

1. Moratorium dan evaluasi izin industri ekstraktif. Hentikan penerbitan izin baru serta evaluasi total seluruh konsesi pertambangan dan perkebunan skala besar yang merusak ekosistem gambut, DAS, dan hutan alam di Kalimantan Barat.
2. Pengakuan hak MAKL tanpa syarat. Berikan kepastian hukum dan perlindungan atas Wilayah Kelola Rakyat (WKR) serta hak-hak Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal (MAKL) sebagai bagian dari strategi utama mitigasi iklim nasional.
3. Dorong pendekatan non-pasar (Pasal 6.8 Perjanjian Paris). Kedepankan kerja sama iklim global yang berfokus pada perlindungan ekosistem dan pengakuan hak komunitas, bukan solusi palsu berorientasi pasar.
4. Akuntabilitas pasca-COP31. Jadikan keadilan iklim dan ekologis sebagai pijakan utama kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan daerah, bukan sekadar retorika diplomasi di panggung internasional.

“Kalimantan Barat bukan tanah kosong, dan bukan tumbal investasi,” tutup Sri Hartini.

Put Life Before Profit. Recognize Community Rights Now.
Hentikan Eksploitasi, Lindungi Ruang Hidup Masyarakat!


Narahubung:
Indra Syahnanda (Kepala Divisi Advokasi & Kampanye)
WALHI Kalimantan Barat
+62 895-7049-26311

Saturday, September 19, 2026

Dari Tapak untuk Keadilan Antargenerasi: Memaknai Hari Keadilan Ekologis di Kalimantan Barat

Dari Tapak untuk Keadilan Antargenerasi: Memaknai Hari Keadilan Ekologis di Kalimantan Barat

Foto: Depina Lilintan/WALHI Kalbar

Pontianak, 20 September 2026 – Hujan turun sebentar di tengah kabut asap yang menyelimuti Kalimantan Barat. Asap sedikit menipis, aroma tanah kembali terasa, dan udara sejenak memberi ruang untuk bernapas. Di tengah kondisi tersebut, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Barat memperingati Hari Keadilan Ekologis pada Minggu, 20 September 2026.

Mengusung tema “Dari Tapak untuk Keadilan Antargenerasi”, kegiatan yang berlangsung di Semai x Makelar Buku ini diisi dengan pembacaan puisi, bincang-bincang bertajuk “Keluh-Kesah Marah-Marah Merespons Situasi Lingkungan di Kalbar”, serta mural bertema Keadilan Ekologis. Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi anak muda untuk berbagi pengalaman, menyampaikan keresahan, dan mendiskusikan persoalan lingkungan hidup yang terjadi di sekitar mereka.

Tanggal 20 September ditetapkan sebagai Hari Keadilan Ekologis Nasional melalui Deklarasi Sumba tentang Keadilan Ekologis pada Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup XIV WALHI tahun 2025. Deklarasi tersebut melibatkan berbagai kelompok, di antaranya masyarakat adat, petani, nelayan, perempuan, anak muda, akademisi, seniman, jurnalis, serta masyarakat yang terdampak bencana ekologis.

Dalam deklarasi tersebut, keadilan ekologis dipahami sebagai gagasan yang menempatkan manusia, alam, dan generasi mendatang dalam satu kesatuan. Keadilan ekologis juga berkaitan dengan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak atas ruang hidup, serta hak generasi mendatang untuk mendapatkan lingkungan yang layak huni.

Di Kalimantan Barat, isu tersebut berkaitan langsung dengan berbagai persoalan ekologis yang dihadapi masyarakat. Karhutla dan kabut asap, misalnya, berdampak terhadap kesehatan, aktivitas masyarakat, pendidikan, dan penghidupan. Persoalan tersebut juga berkaitan dengan pengelolaan ruang, pemanfaatan sumber daya alam, serta tanggung jawab berbagai pihak dalam mencegah dan menangani kerusakan lingkungan.

Peringatan Hari Keadilan Ekologis tahun ini juga berlangsung dalam suasana September Hitam, yang menjadi momentum untuk mengingat berbagai kasus kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Momentum tersebut turut menjadi ruang untuk menghubungkan persoalan lingkungan hidup dengan isu hak asasi manusia, terutama hak atas ruang hidup dan keadilan bagi masyarakat.

Melalui pembacaan puisi, diskusi, dan mural, peserta diberikan ruang untuk menyampaikan pandangan dan pengalaman mereka. Direktur WALHI Kalbar mengatakan ruang ekspresi tersebut penting untuk menyuarakan keresahan masyarakat atas kondisi ekologis yang terjadi.

“Kita sudah mengalami langsung dampak dari kerusakan ekologis yang terjadi. Karena itu, momentum ini menjadi ruang bagi kita untuk berteriak, menyampaikan keresahan, dan menyuarakan keluh kesah atas kondisi Kalimantan Barat. Kita bisa menyampaikannya melalui berbagai medium, lewat puisi, mural, lukisan, percakapan, atau bentuk ekspresi lainnya. Yang penting, keresahan itu tidak berhenti menjadi keluh kesah, tetapi bisa menjadi energi untuk bergerak bersama," Ujar Sri Hartini, Direktur WALHI Kalimantan Barat.
Foto: Istimewa

Dalam penutup diskusi, moderator mengajak peserta melihat kembali keresahan dan percakapan yang muncul sepanjang kegiatan sebagai bagian dari kerja-kerja perawatan dalam perlawanan. Keresahan, kemarahan, dan keluh kesah tidak berhenti sebagai perasaan, tetapi dapat menjadi bagian dari proses membangun keberanian untuk terus bergerak.

“Sekecil-kecilnya perlawanan, tetaplah perlawanan.” Pesan tersebut menjadi bagian dari penutup diskusi, sekaligus ajakan untuk terus merawat keberanian dan membangun imajinasi tentang masa depan yang lebih adil.

Penutup diskusi juga menekankan pentingnya bergerak dengan imajinasi yang besar dan welas asih, agar kerja-kerja keadilan ekologis terus mengakar, menular, dan menjalar dari satu ruang ke ruang lainnya.

Dari tapak, berbagai pengalaman dan keresahan tersebut kemudian dihubungkan dengan persoalan yang lebih panjang: masa depan ruang hidup dan generasi yang akan datang.

Sebagaimana ditegaskan dalam Deklarasi Sumba tentang Keadilan Ekologis, “Bumi bukan warisan leluhur, melainkan titipan generasi mendatang.” Karena itu, pembahasan mengenai keadilan ekologis tidak dapat dipisahkan dari persoalan keadilan antargenerasi.

Keadilan ekologis tidak akan pernah terwujud tanpa keadilan antargenerasi.
```

Monday, September 14, 2026

Siaran Pers: WALHI Kalimantan Barat Belum Pulih Dari Asap – Indeks Kualitas Udara di Kota Pontianak Memburuk dan Kasus ISPA Meningkat !!


Belum Pulih Dari Asap – Indeks Kualitas Udara di Kota Pontianak Memburuk dan Kasus ISPA Meningkat !!

Foto: Depina Lilintan/WALHI Kalbar

Pontianak, 15 September 2026 – Kebakaran hutan dan lahan tahun ini memberikan dampak sangat serius bagi masyarakat Kalbar. Kualitas udara yang memburuk dan kondisi ISPU yang berbahaya di Kalimantan Barat merupakan suatu kegagalan Negara dalam memastikan keselamatan rakyatnya. Pasalnya sudah dua bulan masyarakat harus menghirup udara yang tidak sehat. Informasi IQAir, Indek Kualitas Udara di Kota Pontianak berada di angka 1000-2000 AQI⁺ US. Kondisi ini sudah jauh melampaui ambang batas kualitas udara yang baik.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan/Dinas Kesehatan Kalimantan Barat, 165.727 kasus ISPA tercatat sepanjang Januari–22 Agustus 2026. Data terbaru menunjukan terjadi lonjakan serius kasus ISPA, Per 3 September 2026, tercatat 643 kasus ISPA berdasarkan gender, terdiri dari 343 kasus laki-laki dan 300 kasus perempuan yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota di Kalimantan Barat, dengan jumlah tertinggi di Kubu Raya, disusul beberapa wilayah lain dengan angka yang juga cukup tinggi.

Kemudian untuk bayi dan balita, tercatat 178 kasus ISPA per 3 September 2026. Kasus tertinggi berada di Kubu Raya sebanyak 30 kasus, kemudian Landak 28 kasus, dan Sambas 19 kasus. Beberapa kabupaten/kota lainnya juga mencatat kasus bayi dan balita. Tren harian bayi dan balita menunjukkan angka yang fluktuatif dan belum stabil. Kasus tercatat 299 pada 27 Agustus, Setelah itu melonjak tajam menjadi 316 pada 31 Agustus.

Karhutla yang tak kunjung mereda, kondisi kualitas udara yang terus memburuk dan kondisi ISPA yang melonjak tajam merupakan alarm serius yang harus direspon pemerintah. Pemerintah harus segera merespon dampak yang terjadi menjadi prioritas, memerintah seluruh fasilitas kesehatan memberikan penanganan gratis terhadap rakyat yang terdampak dan pemerintah harus berani menyeret korporasi yang terbukti bersalah untuk bertanggung jawab atas pemenuhan hak masyarakat terdampak.

WALHI Kalimantan Barat mendesak Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan pemerintah kabupaten/kota untuk segera mengambil langkah luar biasa menghadapi krisis asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pemerintah segera melakukan tiga langkah darurat dalam menangi dampak yang sangat serius ini: 

1. Memperkuat fasilitas dan layanan kesehatan.
2. Menyediakan air bersih secara gratis bagi masyarakat terdampak.
3. Mempercepat operasi modifikasi cuaca atau hujan buatan.
“Pemerintah harus berhenti bersikap seremonial dalam penanganan karhutla, karena kondisi udara sudah memburuk dan penderita ISPA meningkat. Jangan hanya memadamkan api, tetapi selamatkan manusianya. Kami menegaskan bahwa penanganan karhutla harus berorientasi pada keselamatan manusia dan lingkungan. Pemerintah tidak boleh hanya menghitung jumlah titik api atau luas lahan terbakar sementara penderitaan masyarakat akibat asap tidak menjadi prioritas”.

Sri Hartini – Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Barat

Tuesday, September 1, 2026

Siaran Pers: Korporasi Membakar Kalimantan Barat : Gubernur Kalbar Jangan Gertak Saja !!!

Korporasi Membakar Kalimantan Barat : Gubernur Kalbar Jangan Gertak Saja !!!

Sumber: Olahan WALHI Kalbar

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Eksekutif Daerah Kalimantan Barat
Pontianak, 2 September 2026 – Masyarakat Kalimantan Barat kembali dihantui bencana kabut asap. Kualitas udara memburuk, aktivitas masyarakat terganggu, dan ancaman terhadap kesehatan. Hingga saat ini, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih terjadi di beberapa kabupaten/kota di Kalimantan Barat.

Analisis pantauan WALHI Kalbar, periode Agustus 2026 tercatat setidaknya 6.910 sebaran titik hotspot di 14 Kabupaten/Kota dengan tingkat kepercayaan tinggi. Karhutla yang terjadi pada periode Januari hingga Agustus 2026 banyak terjadi kawasan hidrologis gambut dan wilayah konsesi perusahaan. Hasil analisis WALHI Kalbar menunjukkan setidaknya ada 115 izin perkebunan kelapa sawit dan 51 izin PBPH yang wilayahnya terdapat sebaran hotspot. Bahkan, ada 14 perusahaan PBPH yang areal konsesinya terbakar, di antaranya dimiliki grup besar.

Data diatas menunjukkan bahwasannya banyak konsesi perusahaan yang terbakar dan terdapat sebaran hotspot. Kebakaran yang terjadi di areal konsesi bukan baru ini saja, sejak satu dekade terakhir kebakaran dilahan konsesi terus berulang. Berdasarkan data pemantauan yang dilakukan WALHI Kalbar paska kebakaran besar tahun 2015, temuan lapangan menunjukkan terdapat keberulangan kebakaran terhadap beberapa perusahaan, antara lain, PT. Mayawana Persada, PT. Finnantara Intiga, PT. Mohairson Pawan Khatulistiwa, PT. Buanna Megatama Jaya. Hingga hari ini perusahaan masih tetap beroperasi dan terus menjadi penyumbang asap, bahkan pencabutan izin tidak pernah dilakukan.

Daftar Perusahaan yang Areal Konsesinya Terbakar

Sumber: Olahan WALHI Kalbar/Nusantara Atlas

Pemerintah Kalbar harus tegas dalam penanganan karhutla. Pemerintah harus menyelesaikan akar persoalan yang menyebabkan karhutla, bukan sibuk menyudutkan masyarakat yang bertani dan berladang atas peristiwa kebakaran. Selain itu, Gubernur Kalbar jangan hanya memberikan himbauan saja, tetapi harus segera menyelesaikan persoalan karhutla, jangan hanya gertak saja.

Hingga hari ini fakta dilapangan, data dan bukti area konsesi terbakar sudah banyak, tunggu apa lagi. Pemerintah jangan menunggu dan bersembunyi, harus berani menindak korporasi yang lahannya terbakar, bila perlu cabut izinnya.
“Data analisa kita sudah menunjukkan 14 konsesi yang area nya terbakar dan ada yang terbakar berulang. Pemerintah harus berani mencabut izin konsesi perusahaan yang terbakar berulang, karena ini merupakan kejahatan dan kelalaian yang terus dilakukan. Pemerintah jangan hanya gertak saja, tetapi harus dibuktikan”. 
Indra Syahnanda, Divisi Advokasi dan Kampanye WALHI Kalbar
Kebakaran yang terus berulang ini kemudian menimbulkan pertanyaan, mengapa kebakaran di konsesi perusahaan terus terjadi? Apakah pemerintah tidak pernah melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap perusahaan tersebut? Apakah penegakan hukum tidak memberikan efek jera para pelaku usaha, atau ada impunitas terhadap perusahaan-perusahaan grup besar sehingga masih tetap beroperasi dan melakukan kejahatan setiap tahunnya.
```

Thursday, August 20, 2026

OPEN DONASI - KALBAR DARURAT ASAP

 OPEN DONASI - KALBAR DARURAT ASAP 


OPEN DONASI
BANTU WARGA TERDAMPAK KABUT ASAP

Kami membuka donasi untuk membantu warga yang terdampak kabut asap. Bantuan akan disalurkan melalui Rumah Aman Asap yang sedang kami bangun dan desa-desa terdampak.

Prioritas kebutuhan:
Masker N95, KN95 & anak
Oxycan & portable oksigen
Air purifier
Suplemen & obat-obatan
Minuman isotonik
APD & peralatan pemadam kebakaran

DONASI UANG
Bank Mandiri: 146-001034858-4
a.n. Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

DONASI BARANG
Sekretariat WALHI Kalbar
Komplek Untan, Jalan Silat Baru No. K.43, Bansir Laut, Pontianak Tenggara.

Konfirmasi donasi:
Sasa — 0815 4918 4115


Friday, August 14, 2026

Kalbar Belum Merdeka dari Asap: Mendesak Pemerintah Memastikan Perlindungan Masyarakat, Melakukan Penegakan Hukum dan Melakukan Pemulihan Ekosistem Gambut

Kalbar Belum Merdeka dari Asap: Mendesak Pemerintah Memastikan Perlindungan Masyarakat, Melakukan Penegakan Hukum dan Melakukan Pemulihan Ekosistem Gambut
Foto: Ilustrasi Istimewa

Pontianak, 14 Agustus 2026 – Berjalan menyusuri trotoar, puluhan aktivis dari Aliansi Darurat Asap melakukan aksi damai untuk menyuarakan dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menahun yang membawa dampak buruk bagi masyarakat Kalimantan Barat. Aksi damai dilakukan dengan membawa spanduk bertuliskan “Kalimantan Barat Belum Merdeka Asap” di Tugu Digulis, dilanjutkan dengan orasi dan pembagian masker kepada para pengguna jalan.

Lebih dari satu dekade, Kalbar dihantui bencana kabut asap dan karhutla berulang. El-Nino maupun cuaca hanyalah pemicu yang memperburuk kondisi karhutla. Buruknya tata kelola hutan dan lahan, kebijakan yang berfokus pada ekstraktivisme, kerusakan di ekosistem gambut akibat kanalisasi industri monokultur, lemahnya penegakkan hukum dan pemerintah yang menggunakan kacamata bencana dalam penanganan karhutla sehingga bersifat reaktif dan seremonial menjadi permasalahan fundamental. Analisis data pemantauan WALHI Kalimantan Barat menunjukan, sejak Januari hingga Juli 2026 terdapat 18.618 hotspot dengan luas indikatif karhutla mencapai 28.680 terjadi di 14 Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat. Sebagian besar hotspot yang terdeteksi memiliki tingkat kepercayaan medium hingga tinggi, yang menunjukkan tingginya potensi kejadian kebakaran. Bahkan karhutla yang terjadi banyak berada di wilayah ekosistem gambut.

Ekosistem gambut Kalbar, berada pada kondisi kritis sehingga perlu dilakukan pemulihan. Kawasan Hidrologis Gambut (KHG), telah dibebani izin-izin perusahaan, setidaknya terdapat 135 Izin Perkebunan Sawit, 25 Izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), dan 123 Izin Usaha Pertambangan berada dalam KHG. Pembangunan kanal oleh drainase oleh perusahaan di areal gambut memicu penguapan kadar air secara drastis hingga mengeringkan wilayah tersebut. Hal ini mengubah sifat alami gambut menjadi hidrofobik (menolak air), sebuah kondisi kritis yang meningkatkan risiko kebakaran. Api yang membakar lahan gambut kering ini cenderung bertahan lama, memiliki asap tebal dan sulit dipadamkan karena tingginya tingkat kesulitan dalam membasahi kembali areal gambut. Kondisi ini menunjukkan bahwa ancaman karhutla telah memasuki fase yang harus direspon sebagai peringatan dini sebelum memasuki puncak musim kemarau mengingat kondisi gambut kita yang rentan terbakar.

Belakangan, kualitas udara Pontianak menunjukan kategori berbahaya, bahkan jika mengacu pada data ASMC , setidaknya telah terjadi asap lintas batas dari Kalbar hingga ke Kuching/Sarawak pada rentang 7-11 Agustus 2026. Ironisnya, karhutla pada periode Januari hingga Juli 2026 telah memakan dua korban jiwa. Pemerintah masih cenderung bersikap seremonial dan reaktif dalam penanganan karhutla. Bahkan pemerintah terus mencari kambing hitam dengan menyalahkan masyarakat dan aturan mengenai pembakaran lahan.

Sebagai bentuk protes terhadap kondisi udara yang memburuk, karhutla yang terus berulang dan akar permasalahan yang tak pernah terselesaikan. Kami Aliansi Darurat Asap mendesak pemerintah dan pengambil kebijakan untuk:

  1. Memastikan perlindungan penuh terhadap korban dan kelompok rentan serta mendapatkan akses gratis terhadap fasilitas kesehatan
  2. Memastikan perlindungan ekosistem penting seperti gambut dan hutan;
  3. Pemerintah melakukan perbaikan tata kelola lahan dan infrastruktur di wilayah yang rentan terjadi kebakaran;
  4. Memastikan Pemerintah menindak tegas perusahaan yang melakukan kejahatan lingkungan, penjahat lingkungan serta pelaku pembakar hutan sesuai dengan aturan yang berlaku;
  5. Mencabut izin perusahaan yang konsesi nya mengalami kebakaran berulang;
  6. Meminta pertanggungjawaban korporasi atas deforestasi, kabut asap, kerusakan lingkungan dan kerusakan gambut dengan membayar penuh biaya pemulihan ekosistem dan penanganan karhutla.

Kontak Media:
Muhammad Julianza, Koordinator Aksi
+62 858-2178-1638

Aliansi Darurat Asap
WALHI Kalimantan Barat
Lembaga Bantuan Hukum Kalimantan Barat
XR Kalimantan Barat
Tim Cegah Api Greenpeace
Duty for Humanity
Mahasiswa Pecinta Alam Enggang Gading
Mahasiswa Pecinta Alam Polnep
GELPAMakum
GMPA Cagar Gaspasi

Monday, July 6, 2026

[Siaran Pers] Pemadaman Bergilir, Bukti Pemerintah Gagal Memastikan Kalimantan Terang

Pemadaman Bergilir, Bukti Pemerintah Gagal Memastikan Kalimantan Terang

Foto: Ilustrasi Istimewa

Bersihkan Indonesia Kalimantan, 07 Juli 2026 - Kalimantan Gelap sedang berlangsung, peristiwa ini terjadi sejak akhir Juni 2026 dan diperkirakan akan berlangsung hingga 30 hari kedepan. Mengutip pernyataan General Manager PLN UID Kalselteng, Iwan Soelistijono, dalam rapat bersama DPRD Kalsel pada Kamis, 2 Juli 2026  PLN pemadaman listrik secara bergilir akan berlangsung diperkirakan hingga akhir bulan September.  

Dari Lima wilayah di Pulau Kalimantan, empat diantaranya sedang mengalami Pemadaman listrik. Kalimantan  Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. 

Inilah konsekuensi dari visi energi Indonesia yang bertumpu pada energi fosil. Pemerintah masih meletakkan sumber penerangan kota kota dan kabupaten di negeri ini dari energi kotor. Model energi yang rakus akan air, rakus tanah, dan mencemari udara. Faktanya bahan bakar ini tidak berkelanjutan. Energi baru akan berhenti disaat batubara sebagai bahan bakunya telah habis. Pada situasi itu disaat bahan baku mengalami kelangkaan pemerintah tidak punya siasat lain selain menjadi pengimpor dari negara negara penghasil bahan baku fosil batubara seperti Cina dan Australia.  

Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada tahun 2024 menunjukkan bahwa sekitar 687 juta ton batubara atau sekitar 82 persen produksi batubara nasional berasal dari Pulau Kalimantan. Kalimantan Timur menjadi penyumbang terbesar dengan jumlah produksi sebesar 368 juta ton, disusul Kalimantan Selatan sekitar 237 juta ton, kalimantan Tengah 39  juta ton, Kalimantan Utara 29 juta ton, dan Kalimantan Barat 15 juta ton. Angka tersebut menegaskan bahwa hampir seluruh fondasi bahan bakar energi berbasis batubara (fosil) Indonesia bertumpu pada bentang alam dan ruang hidup masyarakat Kalimantan. 

Namun pertanyaan yang harus dijawab negara sangat sederhana: bagaimana mungkin pulau yang menjadi penyedia utama bahan bakar energi nasional justru mengalami pemadaman listrik bergilir? Paradoks ini semakin mencolok apabila dibandingkan dengan kebutuhan listrik Masyarakat Kalimantan sendiri.  

Data dari PLN pada tahun 2025 untuk kelistrikan wilayah Kalimantan Timur, sistem mahakam menyediakan kapasitas 911 megawat, sedangkan beban kebutuhan yang dikeluarkan hanya sebesar 501 megawat, dari data ini menunjukkan mengalami surplus daya sebesar 410 megawat. Sistem Barito yang melayani Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah juga memiliki kapasitas sebesar 1.151 megawat, untuk kebutuhan sendiri sebesar  sekitar 1.000 hingga 1.085 megawatt dan mengalami surplus 66 megawatt. Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara bahkan memiliki kebutuhan yang lebih kecil. Jika seluruh kebutuhan listrik lima provinsi di Pulau Kalimantan dijumlahkan, nilainya masih sangat kecil dibandingkan ratusan juta ton batubara yang setiap tahun dikeruk dari wilayah pulau tersebut. 

Inilah wajah sebenarnya dari politik energi Indonesia. Daerah penghasil diperlakukan hanya sebagai ruang ekstraksi dan zona pengorbanan atas nama pembangunan, seperti provinsi kalimantan timur misalnya, hampir setengah dari luas daratannya dijadikan sebagai arena pembongkaran untuk pertambangan batubara atau seluas 5,3 juta hektar dari 12, 7 juta hektar luas daratan kalimantan timur, begitu juga dengan nasib provinsi lainnya. Kalimantan Tengah dihadapkan pada kenyataan pahit 9,1 Juta Ha wilayah daratan di kuasai oleh perizinan Ekstraktif, meliputi Perkebunan Sawit, Hutan Tanaman Industri dan Tambang. Negara lebih sigap memastikan batubara dapat diproduksi, diangkut, dan diekspor dibanding memastikan keselamatan ruang hidup masyarakat serta memenuhi kebutuhan hak-hak dasarnya seperti memperoleh layanan listrik. Kalimantan Barat juga mengalami kondisi serupa, dimana pemerintah terus mendorong mengembangkan rencana untuk memperpanjang usia PLTU milik PT. PLN dengan mengubah penggunaan co-firing menggunakan biomassa. Setidaknya ada 7 perusahaan Hutan Tanaman Energi (HTE) yang berperan sebagai produsen bahan baku di Kalbar. Pada dasarnya pengembangan HTE untuk co-firing bukanlah solusi transisi energi, melainkan ancaman bagi hutan dan masyarakat yang hidup disekitarnya. 

Cofiring yang menjadi kampanye pemerintah mengurangi pemakaian batubara pada akhirnya mengalami kegagalan mutlak. Secara ketersediaan cofiring di setiap wilayah tidak mampu menggantikan peran batubara yang ditarget volumenya mencapai 30% dari konsumsi bahan baku tiap pembangkit setiap tahunnya.  

Penjelasan mengenai gangguan teknis, kerusakan jaringan, atau faktor operasional memang dapat menjadi bagian dari penyebab pemadaman. Namun penjelasan tersebut tidak menghapus pertanyaan yang lebih mendasar, mengapa sistem kelistrikan di wilayah yang menjadi tulang punggung produksi energi nasional masih rentan terhadap gangguan? Mengapa investasi dan perhatian yang begitu besar diberikan kepada industri ekstraktif, sementara pelayanan dan perlindungan hak-hak dasar masyarakat di wilayah pengerukan masih menjadi persoalan berulang? 

Pemadaman listrik bergilir di Pulau Kalimantan bukan sekadar persoalan padamnya aliran listrik. Ia menjadi simbol bahwa keberlimpahan sumber daya alam tidak otomatis menghadirkan keadilan energi. Ratusan juta ton batubara terus diambil dari tanah Kalimantan, tetapi masyarakat yang selama ini menanggung seluruh daya rusak  ekologis dan sosial justru masih menghadapi pelayanan listrik yang belum terjamin. 

Negara harus berhenti menjadikan Kalimantan semata-mata sebagai lumbung bahan baku energi dan ruang penghancuran atas nama pembangunan. Sudah saatnya tata kelola energi diarahkan untuk memastikan bahwa masyarakat di wilayah penghasil memperoleh perlindungan lingkungan, pemulihan atas daya rusak, serta akses terhadap layanan listrik yang aman, dan berkeadilan. Selama paradoks ini terus berlangsung, setiap aktivitas pengerukan dan pengangkutan tongkang batubara yang meninggalkan kalimantan pasti akan selalu membawa satu pertanyaan yang belum terjawab, untuk siapa sebenarnya bahan bakar energi negeri ini diproduksi? 

Bersihkan Indonesia Kalimantan mendesak kepada Pemerintah : 
  1. Mengungkap secara terbuka penyebab krisis kelistrikan di Kalimantan melalui audit independen terhadap sistem pembangkitan, transmisi, distribusi, dan tata kelola kelistrikan, serta memastikan hasil audit dapat diakses publik sebagai bentuk akuntabilitas negara.
  2. Menjamin hak masyarakat atas layanan listrik yang aman, andal, dan berkelanjutan, serta menghentikan normalisasi pemadaman bergilir sebagai solusi atas kegagalan pengelolaan sistem kelistrikan. 
  3. Melakukan reformasi menyeluruh terhadap tata kelola energi nasional yang selama ini menempatkan Kalimantan hanya sebagai wilayah ekstraksi bahan baku, dengan mengutamakan pemenuhan hak masyarakat dan ketahanan energi daerah penghasil. 
  4. Menghentikan orientasi kebijakan energi yang terlalu bergantung pada batubara dan segera mempercepat transisi energi yang adil menuju energi terbarukan, dengan memastikan masyarakat, pekerja, dan daerah penghasil tidak menjadi korban baru dalam proses transisi tersebut. 
  5. Pensiunkan segera PLTU Tua dan beralih pada penggunaan sumber energi yang berpihak pada keselamatan warga, seperti PLTS dan Mikrohidro Komunitas. 

Narahubung :  
JATAM Kaltim: +62 821-6989-8541
WALHI Kalbar : +62 895-7049-263-1
WALHI Kalteng: +62 813-5125-9183 
WALHI Kalsel: +62 812-8916-9254 

Friday, July 3, 2026

[Siaran Pers]: 5 Tahun Dikriminalisasi dan Intimidasi, Masyarakat Adat Dayak Kualan Temui Komisi XIII DPR RI Adukan Pelanggaran HAM Mayawana Persada

5 Tahun Dikriminalisasi dan Intimidasi, Masyarakat Adat Dayak Kualan Temui Komisi XIII DPR RI Adukan Pelanggaran HAM Mayawana Persada
Foto: Istimewa/Koalisi Masyarakat Sipil
JAKARTA - “Adil Ka’ Talino, Bacuramin Ka’ Saruga, Basengat Ka’ Jubata, Arus…Arus…Arus! Midop di Kanongk Adat, Kobis di Kanongk Tonah, Ingat Ka’Duawata, Taok Ka’Saruga, Omatn Am (Adil kepada manusia, bercermin ke surga, berserah kepada Tuhan. Harus, Harus Harus! Hidup kita beradat, mati pun kita beradat, ingat ke Tuhan, tahu ke Surga, Benar!) 
Salam budaya Dayak Kualan bergema saat Tarsisius Fendy Sesupi membuka pertemuan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi XIII DPR RI, di Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2026). Lima tahun perjuangannya bersama masyarakat adat Dayak Kualan melawan upaya kriminalisasi dan pelanggaran HAM PT Mayawana Persada di Kalimantan Barat perlahan menemui titik terang.
Bersama Sutalion Combeng, sesama kepala adat Dayak Kualan dan Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari LBH Kalimantan Barat, LBH Pontianak, LinkAR Borneo, Satya Bumi, Eksekutif Nasional Walhi, Trend Asia, Auriga Nusantara, AGRA, Kaoem Telapak dan Forum Mahasiswa Nasional, Fendy mendesak Komisi XIII DPR RI untuk membantu penyelesaian konflik Mayawana di Kalimantan Barat terutama terkait pencabutan laporan kasus tuduhan pemerasan yang menyeret namanya sejak 2021 lalu. Hal ini lantaran berbagai upaya hukum yang selama ini dilakukan sejak 2022, mulai dari audiensi ke berbagai instansi, mediasi dan RDPU di DPRD Kalimantan Barat tak kunjung membuahkan hasil.
“Masyarakat Adat Dayak Kualan telah hidup berdampingan dengan alam bahkan sebelum republik ini lahir. Kehadiran PT Mayawana telah merampas hak hidup kami sebagai masyarakat adat,” ujar Fendy membuka pertemuan tersebut.
Fendy dilaporkan atas tuduhan pemerasan terhadap PT Mayawana Persada sebesar Rp16 juta pada 2023 lalu. Laporan itu terbit usai kelompok masyarakat adat menjatuhkan sanksi adat kepada perusahaan karena telah melakukan pengrusakan lingkungan, perampasan lahan dan situs sakral adat di wilayah adat Dayat Kualan, Ketapang, Kalimantan Barat. 
“Apa yang kami lakukan semata demi menegakkan hukum adat atas pelanggaran yang telah mereka lakukan, bukan merupakan tindak kriminalitas,” tegas Fendy. 
Dalam pertemuan tersebut, selain memaparkan sejumlah temuan pelanggaran HAM dan lingkungan, Koalisi Masyarakat Sipil juga mengajukan tujuh tuntutan utama kepada Komisi XIII, yakni:
  1. Mengeluarkan rekomendasi kepada Polri maupun Polda Kalimantan Barat untuk penghentian seluruh upaya kriminalisasi serta pencabutan laporan kepolisian atas kasus kriminalisasi terhadap masyarakat adat Dayak Kualan.
  2. Mengeluarkan rekomendasi kepada Polri maupun Polda Kalimantan Barat untuk penghentian upaya kasus kriminalisasi terhadap Tarsisius Fendy Sesupi melalui Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) dengan mempertimbangkan bahwa kasus tersebut bukanlah kasus pemerasan melainkan bagian dari ritual adat, dengan Fendy sebagai kepala adat.
  3. Mengeluarkan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk menindaklanjuti hasil pertemuan dengan Komisi II DPRD Kalimantan Barat soal pembentukan Satgas Penyelesaian Konflik Mayawana.
  4. Mengeluarkan rekomendasi kepada Kementerian Lingkungan Hidup untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perizinan PT Mayawana Persada.
  5. Mengeluarkan rekomendasi kepada Kementerian HAM dan Komnas HAM untuk membentuk tim pencari fakta kasus pelanggaran HAM oleh PT Mayawana Persada.
  6. Mengeluarkan rekomendasi kepada Kementerian HAM dan Kementerian Kehutanan untuk mencabut izin dan memberikan sanksi terhadap PT Mayawana Persada atas pelanggaran HAM dan lingkungan yang dilakukan.
  7. Melegitimasi masyarakat adat Dayak Kualan sebagai Pembela HAM dan Lingkungan Hidup yang dilindungi UU PPLH dan UU Kehutanan.
Merespons pengaduan Fendy dan Koalisi Masyarakat Sipil, Komisi XIII lantas mengeluarkan sejumlah rekomendasi, di antaranya mendesak aparat hukum untuk menghentikan proses hukum terhadap masyarakat adat Dayak Kualan termasuk Fendy dan meminta Kementerian HAM membentuk dan memimpin lintas koordinasi Tim Gabungan Pencari Fakta pelanggaran HAM PT Mayawana Persada.
“Komisi XIII DPR RI menegaskan bahwa kesaksian dan data yang terungkap dalam RDP dan RDPU hari ini menguatkan dugaan adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia yang bersifat struktural dan sistematis dalam konflik agraria dan lingkungan antara masyarakat adat dengan PT Mayawana Persada di Kalimantan Barat,” ujar Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI F-PDIP Andreas Hugo Pareira.
Koalisi masyarakat sipil mengapresiasi hasil pertemuan tersebut kendati belum semua tuntutan terpenuhi. “Ini langkah progresif dari Komisi XIII yang patut diapresiasi. Kendati belum semua dari tujuh tuntutan, tapi rencana Komisi XIII membentuk TGPF di bawah koordinasi Kementerian HAM dapat membuka jalan untuk langkah-langkah penyelesaian konflik sesuai harapan dan tuntutan masyarakat. Tak lupa, kita juga tetap harus terus mengawal komitmen anggota DPR yang tadi disampaikan,” ujar Direktur Eksekutif LinkAR Borneo, Ahmad Syukri.
Berdasarkan laporan Satya Bumi dan Protection International mengenai pemantauan situasi pembela HAM Lingkungan Hidup, serangan terhadap pembela HAM di tahun 2025 naik lebih dari 93% dibandingkan tahun 2024, dan masyarakat adat menjadi salah satu kelompok yang menjadi korban. Di tahun 2025, ada 134 masyarakat adat dari total 259 korban serangan. Masyarakat adat mengalami viktimisasi ganda, hal yang juga terjadi pada Fendy. Ia dan masyarakat adat Dayak Kabupaten Ketapang adalah korban dari perampasan lahan dan tipu daya konflik perusahaan. Tidak sampai di situ, mereka juga harus menjadi korban kriminalisasi dan penyalahgunaan hukum di Indonesia.
“Spektrum lain mengenai HAM ialah bahwa Mayawana telah melanggar hak masyarakat adat untuk mendapat lingkungan yang sehat bersih dan berkelanjutan yang diatur dalam kerangka hukum Indonesia dalam Pasal 28 H Ayat (1) UUD 1945. Kerusakan lingkungan yang dilakukan PT Mayawana Persada di situs-situs penting masyarakat adat juga merampas identitas spiritual masyarakat. Sehingga, perlindungan lingkungan menjadi bagian penting dari perlindungan HAM dan masyarakat adat,” ujar Juru Kampanye Satya Bumi Riezcy Cecilia Dewi. 
Dalam RDPU, Koalisi Masyarakat Sipil dan anggota Komisi XIII sempat beberapa kali menyebut potensi pencabutan izin PT Mayawana Persada. Jika melihat pada berbagai pelanggaran yang terjadi, kerusakan yang ditimbulkan oleh aktivitas PT Mayawana Persada telah sistematis. 
“Tidak ada alasan untuk tidak melakukan evaluasi terhadap PT Mayawana Persada. Kalau kita menekankan beberapa aspek untuk melakukan evaluasi, setidaknya ada beberapa indikator, seperti deforestasi, gambut yang rusak, cemaran di sungai, kehilangan biodiversitas, dan indikator lainnya,” ujar Manajer Kampanye Hutan dan Perkebunan, Walhi Eksekutif Nasional, Uli Arta Siagian.
Konflik Mayawana
PT Mayawana Persada mulai masuk ke wilayah Kabupaten Ketapang pada 2010 dan beroperasi secara masif di tahun 2019. Konsesinya membentang di dua kabupaten di Kalimantan Barat yakni Ketapang dan Kayong Utara seluas 136.710 hektar dengan masa konsesi hingga 60 tahun. Total deforestasi yang dilakukan hingga 2024 mencapai 42.512,01 hektare atau setengah kali luas Singapura, dengan total pembukaan lahan gambut 27.492,1 hektare dan habitat orangutan seluas 34.657,3 hektare. 
Dalam praktiknya, mereka menyerobot lahan warga dan memberikan “tali asih” secara paksa sebesar Rp1.500.000 per hektar. Di tahun 2020 berbagai praktik penggusuran di area Bukit Sabar Bubu terjadi, area yang menjadi wilayah sakral bagi masyarakat adat. Di tahun 2021 - 2023 serangkaian tindakan kriminalisasi terjadi.
Sepanjang proses pendampingan kasus konflik PT Mayawana Persada, koalisi masyarakat mencatat beberapa nama yang dikriminalisasi, seperti Fendy di tahun 2023 dan dilaporkan berulang hingga hari ini, Daniel Ariyanto di tahun 2021 juga Abel dan Surya di tahun 2022. Kriminalisasi menimbulkan ketakutan dan serangan psikologis bagi masyarakat kampung. Di samping mereka harus menghadapi berbagai upaya adu domba yang dilakukan perusahaan, pembakaran lumbung padi, dan perusakan alat pertanian warga.
Berbagai upaya advokasi telah dilakukan oleh koalisi sejak dua tahun terakhir, yakni audiensi dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Kompolnas, dan Komnas HAM hingga RDPU dengan Komisi II DPRD Kalimantan Barat. 
====================
Koalisi Masyarakat Sipil:
  1. Masyarakat Adat Dayak Kualan
  2. LinkAR Borneo
  3. LBH Pontianak
  4. LBH Kalimantan Barat
  5. WALHI Kalimantan Barat
  6. Satya Bumi
  7. Eksekutif Nasional WALHI
  8. Trend Asia
  9. Auriga Nusantara
  10. AGRA
  11. Kaoem Telapak
  12. AMAN Kalbar
  13. Front Mahasiswa Nasional




Wednesday, June 10, 2026

[Siaran Pers]: Pulihkan Kalimantan “Koalisi Gerakan Rakyat Lanskap Kalimantan”

Siaran Pers
Pulihkan Kalimantan
“Koalisi Gerakan Rakyat Lanskap Kalimantan”
Foto: Istimewa/Eksekutif Daerah WALHI Kalimantan

Samarinda, 10 Juni 2026 - Deforestasi yang terus terjadi di Kalimantan menunjukan bahwa krisis ekologis bukan semata-mata persoalan lingkungan hidup, melainkan juga persoalan tata kelola ruang dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam.

Berdasarkan data 2015 s/d 2025 penghancuran ekologis dan ekosistem di Pulau Kalimantan hampir 33,59% dari luasan Pulau Kalimantan, dimana dalam per-tahunnya Kalimantan telah kehilangan hutan tropis kurang lebih 412.790 hektar. Kehilangan tersebut akibat dari kebijakan investasi 4.110 izin HGU baik perkebunan kelapa sawit dan lainnya, 1.717 izin kuasa pertambangan, 330 izin PBPH baik untuk hutan tanaman industri, serta berbagai bentuk perubahan penggunaan lahan lainnya.

Hilangnya tutupan hutan tidak hanya berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan hidup, namun juga memperbesar risiko bencana ekologis dan rusaknya daya dukung daerah aliran sungai serta hilangnya keanekaragaman hayati. Demikian dalam konteks ini, berbagai bencana yang terjadi tidak dapat dipahami semata sebagai akibat faktor alam semata, melainkan sebagai konsekuensi dari rusaknya fungsi ekologis bentang alam akibat kebijakan yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan.

Saat bersamaan hal di atas, juga erat dengan meningkatnya konflik tenurial di berbagai wilayah Kalimantan. Setidaknya di Kalimantan Timur sebanyak 8 (delapan) kasus yang didampingi oleh ED WALHI Kalimantan Timur, lalu di Kalimantan Barat terdapat 9 (sembilan) kasus yang didampingi oleh ED WALHI Kalimantan Barat, sementara di Kalimantan Tengah sebanyak 9 (sembilan) kasus yang didampingi oleh ED WALHI Kalimantan Tengah, dan di Kalimantan Selatan terdapat 9 (sembilan) kasus yang didampingi oleh ED WALHI Kalimantan Selatan yang menunjukan tumpang tindih antara wilayah kelola rakyat dengan izin-izin yang diberikan negara kepada sektor ekstraktif maupun proyek strategis nasional (PSN).

Kondisi tersebut tidak hanya mengancam keberlanjutan lingkungan hidup, tetapi juga mengancam hak masyarakat adat, petani, nelayan dan komunitas lokal yang selama ini bergantung pada ruang hidupnya.

Artinya masalah deforestasi, konflik tenurial, krisis ekologis, dan krisis iklim bukanlah persoalan yang berdiri sendiri. Dengan kata lain, seluruhnya merupakan gejala dari model pembangunan yang menempatkan hutan, tanah, dan sumber daya alam sebagai objek eksploitasi. Sementara perlindungan lingkungan hidup dan hak-hak masyarakat sering kali berada pada posisi yang dilemahkan.

Yudi Saputra, Deputi Eksekutif Daerah WALHI Kalimantan Timur:  
“Deforestasi yang terjadi di Kalimantan Timur tentu tidak terlepas dari penerbitan izin-izin korporasi , karena wilayah hilangnya tutupan hutan beririsan dengan keberadaan konsesi pertambangan, perkebunan sawit, dan perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH). Dengan kata lain, deforestasi merupakan konsekuensi dari arah kebijakan tata ruang. Artinya arah kebijakan tata ruang telah mempersempit ruang hidup rakyat Kalimantan Timur. Hal ini terlihat dari sekitar 1.038 desa/kelurahan di Kalimantan Timur, 65% wilayah administrasi pedesaan tersebut telah dibebani izin korporasi industri ekstraktif skala besar. Dengan angka deforestasi dari tahun 2001-2025 kurang lebih seluas 5,2 juta hektar, sehingga total hutan Kaltim yang lenyap dari tutupan awal kurang lebih 28%. Estimasi kehilangan tutupan hutan per kabupaten (2001-2025) terindikasi Kab. Kutai Timur 1,4 juta hektar, disusul Kab. Kutai Kartanegara 920.000 hektar, Kab. Berau 760.000 hektar, Kab. Berau 620.000, Kutai Barat 580.000 hektar. Hutan yang hilang pada tahun 2023 seluas 28.633 Ha dan tahun 2024 seluas 44.483 Ha, yang artinya 2024-2025 kenaikan angka deforestasi naik 55%.
Keberadaan PBPH secara estimasi telah membebani 300 desa/kelurahan dengan luasan konsesi keseluruhan 5,5 juta hektar yang mengancam wilayah adat, hutan primer, dan koridor satwa. Sementara pertambangan batu bara secara estimasi sekitar 450 desa/kelurahan dengan seluas 4,1 juta hektar yang menyebabkan lubang tambang, pencemaran air dan konflik tata ruang, dan perkebunan sawit secara estimasi telah membebani 550 desa/kelurahan dengan luasan 1 juta hektar yang mengubah bentang alam dan mempersempit ruang kelola rakyat".
Raden Rafiq, Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Selatan: “Kalimantan Selatan telah dibebani berbagai izin usaha yang 51,57% dari total luas wilayah provinsi Kalimantan Selatan. Luasan ini setara dengan sekitar 29 kali luas Kota Jakarta. Beban izin tersebut terdiri dari Hak Guna Usaha (HGU) seluas 645.611 hektar, Persetujuan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) seluas 722.895 hektar, dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) seluas 559.080 hektar.  
Akumulasi izin yang terus memperluas penguasaan ruang di Kalimantan Selatan telah berkontribusi pada hilangnya tutupan hutan seluas sekitar 2.200 hektar sepanjang tahun 2025 dan melepaskan sekitar 1,7 juta ton emisi karbon ke atmosfer. Dampak dari deforestasi tersebut semakin memperparah krisis ekologis yang ditandai dengan berulangnya bencana banjir dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) setiap tahun, tanpa adanya langkah penyelesaian yang serius dan mendasar dari negara.  
Sepanjang tahun 2025, WALHI Kalimantan Selatan mencatat sedikitnya 276 kejadian karhutla dan 44 kejadian banjir. Bencana ekologis tersebut berdampak kepada 452.453 jiwa dan menyebabkan 94.763 rumah terendam. Selain memicu kerusakan lingkungan dan bencana ekologis, besarnya beban perizinan di Kalimantan Selatan juga semakin menyempitkan ruang hidup dan wilayah kelola rakyat. Lahan-lahan yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat, termasuk kawasan pertanian, perikanan, perkebunan rakyat, serta wilayah adat dan desa, terus mengalami tekanan akibat ekspansi industri ekstraktif dan perkebunan monokultur skala besar. Kondisi ini tidak hanya mengancam kedaulatan pangan daerah, tetapi juga melemahkan kemampuan masyarakat dalam mempertahankan sumber-sumber kehidupan mereka. Jika situasi ini terus dibiarkan, Kalimantan Selatan akan menghadapi krisis ekologis dan krisis pangan yang semakin serius di masa mendatang”.
Sri Hartini, Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Barat: “Di tengah ambisi pemerintah sering mengagungkan pertumbuhan ekonomi dan investasi, mari kita melihat kenyataan yang ada di wilayah Kalimantan Barat, daratan kita dipaksa memikul 368 perusahaan kelapa sawit, mencaplok 3,9 juta ha lahan, 65 izin HTI seluas 2,75 ha dan 737 izin tambang minerba yang memusnahkan 4,4 juta ha atau 32% hutan alam dalam dua dekade. Dan ada 135 perusahaan sawit, 25 izin HTI dan 123 IUP tambang yang dengan sengaja beroperasi dan mengeruk dan mengeringkan Kawasan Hidrologi Gambut, menghancurkan hulu sungai sehingga memicu amukan multiregional, karhutla dan banjir rob berkepanjangan di pesisir. 
Krisis Ekologi ini memukul telak kaum perempuan terutama perempuan adat, petani dan nelayan tradisional. Karena ketika hutan dirampas mereka kehilangan ruang kelola terhadap obat-obatan, anyaman, dan pangan mandiri, bahkan beban domestik mereka menjadi bertambah karena harus berjalan jauh mencari air bersih yang layak untuk memasak, mencuci dan menjaga kesehatan reproduksi keluarga. Oleh karena itu keselamatan rakyat tidak boleh digadaikan demi pertumbuhan ekonomi, hentikan ekspansi korporasi, audit seluruh izin tambang, sawit dan HTI serta kembalikan hak atas ruang hidup kepada rakyat dan perempuan adat."
Janang Firman Palanungkai, Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Tengah: “Semakin sempitnya ruang kelola rakyat, khususnya masyarakat adat, di tengah masifnya ekspansi industri ekstraktif dan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) telah menjadikan Kalimantan Tengah sebagai provinsi dengan angka deforestasi tertinggi di Indonesia pada tahun 2025 dengan luasan mencapai 56.900 hektare. Kondisi ini merupakan implikasi dari luas wilayah Kalimantan Tengah yang mencapai 15,3 juta hektar, di mana lebih dari 60 % wilayahnya telah dibebani izin konsesi seperti perkebunan, pertambangan, dan industri kehutanan, belum termasuk tambahan kawasan yang dialokasikan untuk PSN. 
Situasi tersebut seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah untuk menyadari bahwa langkah paling tepat dalam melindungi rakyat dari proses peminggiran, kemiskinan struktural, serta dampak bencana ekologis seperti banjir dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) akibat kerusakan gambut dan deforestasi adalah dengan memastikan adanya jaminan keamanan atas wilayah kelola masyarakat. Ketika rakyat memiliki kedaulatan atas ruang hidupnya, maka mereka juga akan memiliki kedaulatan atas pangan serta keberlanjutan sumber-sumber penghidupan lainnya. Selain itu, pengakuan dan perlindungan terhadap wilayah kelola rakyat merupakan langkah penting untuk menjamin kesejahteraan masyarakat sekaligus mengurangi intensitas konflik antara masyarakat dan korporasi. Sebab, dalam banyak kasus, masyarakat justru berada pada posisi yang dirugikan melalui kriminalisasi, perampasan ruang hidup, dan hilangnya hak atas wilayah kelolanya. 
Pemerintah tidak boleh abai terhadap keselamatan rakyat dan keberlangsungan ruang hidup mereka. Berdasarkan hasil analisis WALHI Kalimantan Tengah, setidaknya terdapat 401 konflik sosial yang terjadi dan belum terselesaikan sepanjang periode 2004-2025. Selain itu, tercatat 221 kejadian banjir di Kalimantan Tengah sepanjang 2021-2025. Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa rendahnya komitmen pemerintah dalam melindungi rakyat dan wilayah kelolanya telah melahirkan dampak sosial dan ekologis yang semakin serius dari waktu ke waktu.”
Untuk itu, kami WALHI se-Kalimantan menuntut:
  1. Hentikan laju deforestasi hutan tropis Kalimantan yang disebabkan oleh kebijakan dan perizinan yang cenderung mengedepankan kepentingan investasi dan modal yang rakus ruang di Pulau Kalimantan.
  2. Hentikan upaya kriminalisasi terhadap masyarakat adat/lokal yang mempertahankan hak atas wilayah adat maupun ruang hidup ekonomi, sosial, dan budaya.
  3. Lindungi hutan tropis dan kesatuan ekologis daratan Kalimantan dari ambisi kebijakan dan rencana proyek strategis nasional (PSN) yang mengancam keberlangsungan biodiversitas di Pulau Kalimantan.
  4. Pulihkan ruang-ruang hidup masyarakat adat/lokal di Pulau Kalimantan dari ancaman krisis iklim yang disebabkan kebijakan palsu transisi energi yang berdampak pada perempuan dan generasi mendatang.
  5. Cabut izin korporasi yang terbukti melakukan deforestasi dan merusak ekosistem gambut yang memicu terjadinya bencana ekologis di Pulau Kalimantan.
  6. Buka data audit kepatuhan lingkungan atas kejahatan korporasi secara transparan kepada publik.
  7. Segera sahkan kebijakan-kebijakan di level nasional dan daerah yang berpihak kepada masyarakat adat (salah satunya RUU Masyarakat Adat), untuk mengembalikan hak atas tata kuasa dan kelola wilayah adat secara utuh kepada masyarakat adat maupun komunitas lokal.
  8. Segera laksanakan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dan wilayah adat di Kalimantan secara progresif berdasarkan mandat Permendagri Nomor 52 Tahun 2014.
  9. Revisi seluruh kebijakan Tata Ruang Wilayah (RTRW) di seluruh provinsi Kalimantan.
Narahubung
  1. WALHI Kalimantan Timur - Yudi Saputra (0811-5331-997)
  2. WALHI Kalimantan Selatan - Raden Rafiq (0812-8916-9254)
  3. WALHI Kalimantan Tengah - Janang Firman Palanungkai (0813-5125-9183)
  4. WALHI Kalimantan Barat - Sri Hartini (0812-5717-264)