Diskusi Publik: Rencana Pembangunan PLTN, Solusi Energi Baru atau Ancaman bagi Rakyat?

Diskusi Publik: Rencana Pembangunan PLTN, Solusi Energi Baru atau Ancaman bagi Rakyat?

Foto: Diskusi menjelang buka puasa bersama di kantor WALHI Kalimantan Barat

Pontianak, 12 Maret 2026 — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Barat menggelar diskusi publik bertajuk “Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN): Solusi Energi Baru atau Ancaman bagi Rakyat?”. Diskusi ini menghadirkan berbagai perspektif untuk membahas perkembangan wacana pembangunan PLTN di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat yang disebut sebagai salah satu lokasi potensial pembangunan.

Rahmawati selaku moderator membuka diskusi dengan menegaskan bahwa isu nuklir perlu dibahas secara terbuka oleh publik. Menurutnya, pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa teknologi nuklir selalu membawa dua sisi: potensi energi sekaligus risiko besar.

“Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa kecelakaan nuklir bisa meninggalkan dampak yang sangat panjang. Karena itu penting bagi masyarakat untuk memahami sejak awal apakah PLTN benar-benar solusi energi atau justru menghadirkan risiko baru bagi lingkungan dan masyarakat,” ujarnya.

Dalam pemaparannya, Dwi Saung menjelaskan bahwa rencana pembangunan PLTN sebenarnya telah lama masuk dalam berbagai dokumen kebijakan energi nasional. Bahkan dalam beberapa rencana pengembangan energi, pemerintah menargetkan PLTN pertama di Indonesia dapat mulai beroperasi sekitar tahun 2032.

“Dalam beberapa dokumen perencanaan energi, sudah disebutkan sejumlah lokasi potensial pembangunan PLTN. Di Kalimantan Barat, kawasan Pantai Gosong dan Pulau Semesak sering muncul sebagai salah satu lokasi yang dikaji,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa teknologi yang direncanakan untuk digunakan adalah Small Modular Reactor (SMR) dengan kemungkinan kerja sama internasional, termasuk dari perusahaan teknologi nuklir luar negeri. Namun demikian, menurutnya informasi mengenai rencana proyek tersebut masih sangat terbatas di ruang publik.

“Dokumen kajian teknis, perencanaan lokasi, hingga skema pendanaan proyek ini tidak sepenuhnya terbuka. Padahal proyek berisiko tinggi seperti PLTN seharusnya dibahas secara transparan dan melibatkan masyarakat sejak awal,” tambahnya.

Sementara itu, Sri Hartini Direktur WALHI Kalbar memaparkan hasil kajian dan monitoring lapangan yang dilakukan di wilayah yang disebut sebagai lokasi potensial pembangunan PLTN, yaitu Pulau Semesak dan Pantai Gosong di pesisir Bengkayang. Menurutnya, kawasan tersebut merupakan gugusan pulau kecil yang memiliki nilai ekologis penting sekaligus menjadi ruang hidup masyarakat pesisir.

“Wilayah ini bukan hanya kawasan laut biasa. Banyak masyarakat menggantungkan hidupnya pada perikanan dan aktivitas wisata bahari di pulau-pulau tersebut,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa jika kawasan tersebut berubah menjadi lokasi industri berisiko tinggi seperti PLTN, maka potensi hilangnya sumber penghidupan masyarakat menjadi persoalan serius yang harus dipertimbangkan.

“Jika terjadi perubahan besar pada kawasan ini, nelayan kecil dan masyarakat pesisir berpotensi kehilangan sumber penghidupan yang selama ini mereka andalkan,” tambahnya.

Dari perspektif antropologi lingkungan, Donatius BSP menilai bahwa pembangunan PLTN tidak hanya menyangkut persoalan teknologi energi, tetapi juga berkaitan dengan hubungan sosial dan budaya masyarakat terhadap alam.

“Bagi banyak masyarakat lokal, alam tidak hanya dipandang sebagai sumber daya ekonomi. Alam adalah bagian dari jaringan kehidupan yang juga memiliki makna sosial dan spiritual,” jelasnya.

Ia juga menyoroti bahwa proyek-proyek energi besar sering kali menimbulkan ketimpangan antara pihak yang menikmati manfaat dan pihak yang menanggung risiko.

“Sering kali masyarakat lokal justru menjadi pihak yang menanggung dampak lingkungan dan sosial terbesar, sementara manfaat ekonominya lebih banyak dinikmati oleh pihak lain,” katanya.

Dalam sesi tanggapan, Indra Syahnanda, Kepala Kajian dan Kampanye WALHI Kalbar menegaskan bahwa dalam posisi advokasi lingkungan, WALHI memandang pembangunan PLTN tidak bisa hanya dilihat sebagai proyek energi semata.

“Selama ini narasi yang dibangun adalah bahwa nuklir merupakan energi baru untuk menjawab kebutuhan listrik. Namun di sisi lain, banyak pengalaman di dunia menunjukkan bahwa teknologi ini juga membawa ancaman besar bagi lingkungan dan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa kawasan yang disebut sebagai lokasi potensial pembangunan merupakan wilayah pesisir yang memiliki ekosistem laut yang penting.

“Pulau Semesak dan kawasan Pantai Gosong merupakan wilayah pesisir yang relatif tenang dan menjadi ruang hidup masyarakat nelayan. Jika pembangunan PLTN dilakukan, lanskap wilayah ini bisa berubah secara besar-besaran,” jelasnya.

Menurut Indra, isu pembangunan PLTN juga perlu dilihat dalam konteks kebutuhan energi industri yang terus meningkat di berbagai wilayah.

“Ada kemungkinan bahwa pembangunan PLTN tidak hanya ditujukan untuk kebutuhan listrik masyarakat, tetapi juga untuk menopang kebutuhan energi industri skala besar yang sedang berkembang,” tambahnya.

Melalui diskusi ini, WALHI Kalimantan Barat menilai bahwa rencana pembangunan PLTN perlu dibahas secara terbuka dengan melibatkan masyarakat, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta pemerintah.

“Energi yang baik bukan hanya soal menambah pasokan listrik, tetapi juga harus aman bagi manusia dan lingkungan,” ujar Sri Hartini dalam penutup diskusi.

Diskusi ini diharapkan menjadi ruang awal untuk memperluas pemahaman publik serta membuka dialog yang lebih luas mengenai masa depan kebijakan energi di Kalimantan Barat.

Untuk informasi lebih lanjut:

WALHI Kalimantan Barat

Komplek Untan, JL. Silat Baru No. K. 43, RT.03/RW.05, Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat.

Informasi: Email: walhikalbar1@walhi.or.id | Instagram: @walhi.kalbar | Facebook: @walhi.kalbar | X: @walhi.kalbar | TikTok: @walhi.kalbar

Jauhkan Kalimantan Barat dari Ancaman Bahaya Nuklir-PLTN: Indonesia Bukan Chernobyl

Aksi yang dilakukan Walhi dan jaringannya di Pontianak. Photo Walhi Kalbar

Pada tanggal 26 April 2024, yang bertepatan dengan peringatan 38 tahun bencana PLTN Chernobyl di Ukraina, WALHI dan jejaringnya menggelar aksi dengan tema "INDONESIA BUKAN CHERNOBYL: Jauhkan Kalbar dari Ancaman Bahaya Nuklir-PLTN". Kegiatan ini diselenggarakan di sekitar Tugu Digulis, Kota Pontianak, dan depan Kantor Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta.

Hendrikus Adam, Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Barat, menyatakan bahwa anggapan Kalimantan aman dari bencana, terutama gempa, adalah keliru. Menurutnya, Kalimantan memiliki potensi gempa yang signifikan, seperti Sesar Meratus, Sesar Mangkalihat, Sesar Tarakan, dan lainnya. Bencana geologis, seperti gempa, telah terjadi di berbagai wilayah Kalimantan Barat dalam beberapa tahun terakhir.

Bukan hanya gempa, bencana ekologis seperti banjir juga sering melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Barat. Hendrikus Adam menyatakan bahwa situasi ini memberi sinyal bahwa rencana pembangunan PLTN di Bengkayang, Kalimantan Barat, tidaklah bijaksana.

Aksi yang dilakukan Walhi Kalbar dan koalisinya di Jakarta. Photo Walhi Kalbar

Berbagai kecelakaan PLTN di berbagai negara, seperti di Jepang, Amerika Serikat, dan Rusia, menunjukkan bahwa teknologi nuklir tidak sepenuhnya dapat dikendalikan dan dapat menimbulkan dampak yang serius bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Sejarah tragedi PLTN Chernobyl pada 26 April 1986, yang merusakkan kehidupan jutaan orang, menjadi contoh nyata dampak buruk dari kecelakaan nuklir.

Abit Nibras Trilanang, Koordinator Aliansi Kalbar Tolak PLTN di Kota Pontianak, menyoroti bahwa pembangunan PLTN tidak hanya mahal, tetapi juga berisiko tinggi. Ia mengkritik kurangnya transparansi dan informasi yang diberikan kepada masyarakat terkait rencana pembangunan PLTN.

Hendrikus Adam bersama koalisi Walhi melakukan aksi serupa di Jakarta. Photo Walhi Kalbar

Fanny Tri Jambore Christanto, Kepala Divisi Kampanye WALHI Nasional, menekankan pentingnya menghentikan rencana pendirian PLTN di Kalimantan Barat demi menjaga keselamatan dan kesejahteraan generasi mendatang. Dia menegaskan bahwa energi terbarukan adalah solusi yang lebih baik untuk pemenuhan kebutuhan energi nasional.

Melalui peringatan Chernobyl Day pada 26 April 2024, para aktivis lingkungan meminta pemerintah untuk menjauhkan Kalimantan Barat dari ancaman bahaya nuklir-PLTN dan mengalihkan investasi untuk pengembangan energi terbarukan yang ramah lingkungan dan terjangkau secara finansial. Mereka juga menekankan pentingnya transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait energi nuklir. Selengkapnya silahkan download dokumen di link berikut ini...

Peringatan Hari Bumi, Walhi Ingatkan Ancaman Nuklir dan Bencana Alam di Kalbar

Photo Hendrikus Adam. Dok

Pontianak - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalbar, Hendrikus Adam, menyatakan bahwa kondisi bumi Kalimantan Barat semakin rentan dari waktu ke waktu, terutama akibat meningkatnya intensitas bencana yang terjadi belakangan ini.

Menurutnya, selain banjir, longsor, dan puting beliung, sejumlah wilayah di Kalimantan Barat juga sering dilanda bencana alam.

"Beberapa waktu yang lalu, contohnya, wilayah dan akses jalan di Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, tergenang banjir. Selain banjir, gempa bumi juga sering menghantui warga Kalimantan Barat saat ini," ujarnya kepada tribunpontianak.co.id, pada Kamis, 25 April 2024.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa dalam dua tahun terakhir, gempa serupa juga terjadi di beberapa wilayah kabupaten/kota di Kalimantan Barat, termasuk di Bengkayang yang saat ini sedang dijadikan calon lokasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).

Menyambut Hari Bumi yang jatuh pada tanggal 22 April 2024 yang lalu, Walhi Kalimantan Barat mengadakan diskusi tematik dengan tema "38 Tahun Bencana Chernobyl – 26 April, Mau Buat Apa?" yang melibatkan berbagai rekan jejaring.

Diskusi ini tidak hanya menjadi tempat bagi berbagai gagasan mengenai isu lingkungan dan kolaborasi aksi yang dapat dilakukan, tetapi juga mengangkat wacana dan rencana pembangunan PLTN.

Dalam pertemuan singkat tersebut, disepakati bahwa pada tanggal 26 April 2024 akan diadakan aksi bersama tingkat daerah dan nasional untuk mengenang peristiwa tragis bencana reaktor nuklir di Ukraina pada tahun 1986 tersebut.

"Dengan Bengkayang sedang menjadi target pendirian PLTN, aksi ini diharapkan dapat membangkitkan kesadaran akan bahaya nuklir di tengah minimnya informasi resmi dari pihak terkait," tambahnya.

Melalui aksi yang bertepatan dengan Hari Chernobyl, Adam berharap dapat menyadarkan publik dan pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan kembali rencana pendirian PLTN di Kalimantan Barat.

Ia juga mengajak semua warga yang tidak ingin Kalimantan Barat menjadi Chernobyl berikutnya untuk bersatu dan bergerak bersama.

“Mari kita jauhkan bumi Kalbar dari ancaman radiasi nuklir-PLTN sejak sekarang, melalui momentum Hari Bumi ini. Kita tidak ingin melihat kota hantu berikutnya seperti Pripyat di Ukraina akibat kecelakaan reaktor PLTN yang mengerikan bagi manusia dan lingkungan,” ungkap Direktur Walhi Kalimantan Barat.

Nuklir, No Clear !!!

Aksi Aliansi Kalimantan Barat Tolak PLTN di Pontianak

Oleh Hendrikus Adam

Kebutuhan energi listrik dewasa ini disadari penting dan diperlukan. Selain menjadi ‘penanda’ kian bergulirnya perkembangan peradaban manusia, ia juga menjadi pendukung keberlangsungan kehidupan. Namun demikian, pemenuhan kebutuhan energi tersebut memerlukan keberanian dalam memastikan penggunaan jenis sumber energi ramah yang selaras aspek keselamatan jangka panjang dan keberlanjutan bagi kehidupan manusia maupun lingkungan hidup. Karena itu, memilih mengoptimalkan sumber energi listrik yang bersih untuk masa depan harusnya dapat menjadi terobosan pilihan sadar.

Penggunaan energi fosil dominan saat ini diyakini banyak pihak telah menjadi bagian penting penyebab meningkatnya emisi penyebab pemanasan global dan pada gilirannya akan habis dengan daya rusak yang ekstrim. Karena itu, pengembangan energi (baru) terbarukan yang bersumber dari alam seperti panas bumi (geothermal), biomasa, air (mikrohydro), tenaga surya, angin, gelombang dan lainnya merupakan sejumlah jenis sumber energi masa depan yang perlu dan mendesak dikembangkan termasuk untuk diprioritaskan sebagai sumber energi nasional dari saat ini.

Selama ini harus diakui, energi terbarukan masih belum menjadi fokus serius untuk dikembangkan pemerintah, termasuk di Kalimantan Barat. Padahal, penggunaan energi ini akan lebih baik, ramah dan aman karena memiliki potensi resiko yang kecil bila dibandingkan penggunaan energi fosil maupun penggunaan sumber energi berbahaya melalui pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN), terlebih bila kemudian terjadi gagal tekhnologi dan kecelakaan vatal yang kemudian dialami.

Sesat Pikir Nuklir

Saat memberi kuliah umum kepada mahasiswa di Universitas Hankuk Seoul, Korea Selatan Selasa (10/9/2018), Presiden Jokowi menegaskan bahwa ancaman nuklir merupakan salah satu dari beberapa tantangan yang sedang dihadapi dunia saat ini (www.republika.co.id). Pernyataan ini menyiratkan pesan bahwa energi nuklir disadari berbahaya dan menjadi ancaman sekaligus tantangan bagi terwujudnya perdamaian dunia. 

Pernyataan bahaya nuklir tersebut sejalan dengan pendapat Pakar Nuklir asal Indonesia, (alm) Iwan Kurniawan – bahwa PLTN bagi bangsa Indonesia masih berat sebab menurutnya, tidak ada teknologi yang 100 persen sempurna terhadap radiasi. Selanjutnya dikatakan, PLTN sangat berbahaya dan teknologi ini tidak mungkin dianggap main-main karena penggunaan energi ini bukan alih teknologi, namun lebih berorientais proyek. Pandangan jujur ini merupakan sebuah sinyal bahwa pakar memiliki pandangan yang rasional dan realistis di tengah potensi energi terbarukan yang berlimpah namun belum dioptimalkan.

Pernyataan promotor PLTN pada media mengenai sikap warga yang dikatakan dominan memberi dukungan atas rencana pendirian pembangkit listrik berbahan uranium di Kalimantan Barat akhir-akhir ini mengingatkan penulis pada pernyataan pihak Kementrian Energi Sumberdaya Mineral empat tahun lalu yang menyatakan secara sepihak bahwa tidak ada penolakan warga atas agenda pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Kalimantan Barat. Padahal jauh sebelum itu, berkali-kali sikap penolakan atas rencana keberadaan PLTN telah dinyatakan dengan tegas agar pemerintah tidak memaksakan pembangunan PLTN di Kalimantan Barat. Karenanya, pernyataan mengenai ‘tidak adanya penolakan warga’ tersebut hanya klaim sepihak yang gegabah dan tidak mendasar sehingga pernyataan Rida Mulyana selaku Direktur Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementrian ESDM kala itu merupakan bentuk kebohongan publik yang justeru dapat berdampak kontraproduktif dan menyesatkan.

Selain memiliki potensi risiko negatif terhadap kondisi sosial masyarakat Kalimantan Barat, kebohongan publik juga dapat menimbulkan presenden buruk terhadap kinerja pemerintah yang faktanya belum mampu mengoptimalkan potensi energi baru terbarukan yang aman, bersih dan berkelanjutan sebagai sumber listrik. Memaksakan pembangunan PLTN dengan menganggapnya sebagai solusi terhadap situasi listrik saat ini di Kalimantan Barat pada akhirnya justru dikhwatirkan dapat dimaknai membuka aib rezim pemerintah selama ini yang tidak mampu menjadikan sumber energi terbarukan sebagai solusi pemenuhan energi alternatif di Indonesia.

Argumentasi yang menyatakan saatnya Kalimantan Barat menggunakan energi lokal dengan dasar pikir memiliki potensi bahan baku uranium tidak cukup dan bukanlah hal mendasar. Sebab, bukankah potensi sumber energi terbarukan yang ada di daerah ini juga berlimpah namun belum optimal dimanfaatkan? Hal mendasar lainnya selama ini, rencana pembangunan PLTN di Kalimantan Barat maupun di Indonesia pada umumnya tidak diinformasikan dengan jujur, utuh dan berimbang kepada publik. Bahkan informasi yang disampaikan BATAN dan para promotor PLTN lainnya justeru mengandung sesat pikir juga kebohongan publik.

Ancaman krisis energi di masa depan mestinya dapat diatasi dengan memanfaatkan secara maksimal potensi energi terbarukan yang dimiliki disertai efisiensi energi di segala lini. Sesat pikir paling krusial juga terlihat ketika energi nuklir dianggap sebagai bagian dari energi terbarukan oleh promotor PLTN.

PLTN Bukan Pilihan

Energi listrik merupakan kebutuhan bersama yang penting ada dan energi juga perlu terus ada untuk mendukung perkembangan kelangsungan kehidupan. Seperti halnya makanan, sumber energi nuklir berbahan uranium bukan satu-satunya pilihan menu santapan yang harus dinikmati. Ada banyak pilihan makanan yang lebih prioritas, lebih baik, aman, sehat dan berkelanjutan dari alam yang perlu dikelola dan optimalkan. Karenanya, PLTN mestinya bukan pilihan mendesak di tengah alpanya upaya untuk mengoptimalkan sumber energi terbarukan yang melimpah.

Bahkan, alih-alih akan mengoptimalkan potensi energi terbarukan, bahan mentah sumber energi listrik seperti batubara misalnya, lebih banyak yang diekspor ketimbang dipakai sendiri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sehingga tidak heran bila industri keruk sumberdaya alam terus terjadi yang diringi dengan potensi risiko sosial dan lingkungannya yang kerap tidak diperhitungkan.

Harusnya kita dapat belajar banyak dari sejumlah bencana reaktor nuklir (PLTN) buruk yang berdampak luas bagi kemanusiaan dan infrastruktur di sejumlah negara seperti bencana nuklir PLTN Fukusihima Daiici, Bencana Chernobyl, bencana nuklir di Three Mile Island, dan sebagainya. Bahkan sejumlah negara maju malah mengurangi dan mulai berhenti menggunakan PLTN. Potensi destruktif dari resiko penggunaan energi berbahaya PLTN sebagaimana pembelajaran dari bencana di berbagai tempat seperti disebutkan jangan sampai terjadi.

Jika tetap dipaksakan, pilihannya nyelenhnya adalah silakan dirikan di samping rumah tinggal para promotor PLTN, atau jika tidak, hentikan rencana ini agar tidak melahirkan potensi risiko bencana dan momok bagi generasi mendatang!!!

Penulis, Kepala Divisi Kajian dan Kampanye WALHI Kalbar 

Sumber artikel diterbitkan Pontianak Post.

Minta Presiden Jokowi Hentikan Upaya Pendirian PLTN di Bengkayang, Ini Alasan WALHI Kalbar

SINGKAWANG - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Eksekutif Daerah Kalimantan Barat (Kalbar) meminta Presiden Joko Widodo menghentikan manuver sejumlah pihak yang merencanakan pendirian Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Kalbar yang akhir-akhir ini kian gencar dipromosikan.

“Presiden kita harapkan segera menghentikan semua rencana pengembangan energi nuklir di Kalimantan Barat dan Indonesia pada umumnya dan selanjutnya mengoptimalkan penggunaan energi terbarukan sebagai kebijakan energi di Indonesia,” kata Direktur WALHI Kalbar, Anton P. Widjaya, Rabu (4/9/2019). Baca selengkapnya