[Siaran Pers] Hari Bumi 2026: Koalisi Rimpang Borneo Serukan “Save Our Borneo”, Pulihkan Nadi Hijau Kalimantan Barat

Hari Bumi 2026: Koalisi Rimpang Borneo Serukan “Save Our Borneo”, Pulihkan Nadi Hijau Kalimantan Barat

Foto: Dokumentasi Rimpang Borneo 2026

Pontianak, 22 April 2026 — Peringatan Hari Bumi tahun ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan kondisi bumi yang semakin hari kian rapuh. Di Kalimantan Barat, rangkaian krisis ekologis terus terjadi dan berulang, mulai dari kebakaran hutan dan lahan, banjir, abrasi pesisir, hingga deforestasi yang masif akibat model pembangunan yang eksploitatif.

Krisis ini tidak dapat dipahami sebagai bencana alam semata. Peristiwa yang terus berulang tersebut merupakan hasil dari tata kelola sumber daya alam yang buruk, lemahnya komitmen negara terhadap perlindungan lingkungan, serta eksploitasi yang terus berlangsung atas hutan, gambut, pesisir, dan ruang hidup masyarakat.

Situasi ini semakin diperparah dengan peningkatan suhu bumi secara global. Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) menegaskan bahwa kenaikan suhu global telah mempercepat berbagai bencana ekologis, mulai dari cuaca ekstrem, kenaikan muka air laut, hingga kerusakan ekosistem.

Namun, dampak krisis ini tidak dirasakan secara merata. Kelompok masyarakat yang paling sedikit berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan justru menjadi pihak yang paling terdampak. Dalam konteks ini, anak muda menjadi generasi yang akan mewarisi dampak paling besar dari krisis ekologis yang sedang berlangsung.

Koalisi Rimpang Borneo Menyerukan Save Our Borneo

Melalui momentum Hari Bumi, Koalisi Rimpang Borneo yang terdiri dari elemen Mapala se-Kalbar, CSO, mahasiswa, dan komunitas menyuarakan keresahan atas kondisi lingkungan hidup di Kalimantan Barat dengan menyerukan Save Our Borneo: “Pulihkan Nadi Hijau Kita.”

Seruan ini merupakan ajakan kolektif untuk menyelamatkan hutan dan lingkungan hidup Kalimantan Barat sebagai nadi kehidupan masyarakat. Seruan menyelamatkan Kalbar harus terus digaungkan, mengingat perusakan lingkungan dan eksploitasi sumber daya alam masih berlangsung tanpa adanya komitmen serius negara untuk melakukan pemulihan.

“Setiap tanggal 22 April, dunia diingatkan akan tanggung jawab bersama untuk menjaga kelestarian lingkungan demi keberlangsungan hidup generasi mendatang, di tengah berbagai tantangan seperti perubahan iklim, pencemaran, dan kerusakan ekosistem.”

Krisis Ruang Hidup dan Kriminalisasi Warga

Koalisi juga menyoroti berbagai konflik ruang hidup yang terjadi di Kalimantan Barat, khususnya yang dialami masyarakat adat dan komunitas penjaga hutan.

“Beberapa wilayah masyarakat adat yang saat ini menjaga ruang hidupnya harus berhadapan dengan perusahaan, seperti kasus di Ketapang oleh PT Mayawana Persada, kriminalisasi terhadap Ketua Adat Fendi Sesupi, penolakan masyarakat adat di Kapuas Hulu terhadap PT ESR yang ingin melakukan ekspansi perkebunan kelapa sawit, serta pembukaan lahan oleh PT Cipta Usaha Tani (CUT) di kawasan Hutan Bukit Macan, Kabupaten Sanggau. Ini menjadi contoh bahwa hari ini masyarakat pelindung hutan justru dikriminalisasi, sementara negara tidak hadir.”

WALHI Kalimantan Barat juga menegaskan bahwa eksploitasi sumber daya alam yang terus berlangsung menjadi pemicu utama bencana ekologis yang berulang setiap tahun.

“Hari Bumi 2026 ini merupakan momentum bagi kita semua untuk merefleksikan kembali kondisi bumi kita yang semakin hari kian rapuh. Eksploitasi sumber daya alam dan perusakan lingkungan masih terus terjadi hingga hari ini, dan negara tidak serius dalam melakukan pemulihan terhadap bencana ekologis yang terus berulang.”

Karhutla, Krisis Iklim, dan Masa Depan Anak Muda

Tim Cegah Api (TCA) Greenpeace turut menyoroti ancaman kebakaran hutan dan lahan yang terus menghantui Kalimantan Barat.

“Karhutla mengancam kesehatan, lingkungan, dan masa depan. Hentikan pembakaran lahan, laporkan titik api, dan jaga hutan kita bersama-sama.”

Sementara itu, XR Pontianak menegaskan bahwa Hari Bumi bukan lagi sekadar momentum refleksi, tetapi alarm keras atas krisis iklim yang telah terjadi di depan mata.

“Kebakaran hutan dan lahan yang terus berulang, banjir yang semakin sering, hingga ancaman kenaikan muka laut adalah bukti nyata bahwa keseimbangan semakin terganggu.”

XR Pontianak juga mendesak penghentian izin tambang baru, penegakan hukum terhadap pelaku deforestasi, serta percepatan transisi energi yang adil dan berkelanjutan.

Tiga Desakan kepada Negara

1. Menghentikan pemberian izin baru terhadap korporasi seperti perkebunan sawit, pertambangan, dan HTI, serta menghentikan segala bentuk eksploitasi sumber daya alam yang memicu kerusakan lingkungan berkepanjangan.
2. Melakukan pemulihan ekosistem gambut rentan dan lahan kritis untuk meminimalisasi bencana ekologis seperti karhutla dan banjir agar tidak terus berulang di Kalimantan Barat.
3. Menghentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan dan pembela HAM yang menjaga hutan serta ruang hidup masyarakat.

Aksi Nyata: Penanaman 500 Bibit Mangrove

Sebagai bagian dari upaya pemulihan lingkungan dan perlindungan ruang hidup rakyat di wilayah pesisir, Koalisi Rimpang Borneo juga akan melakukan aksi penanaman 500 bibit mangrove di Desa Kuala Karang.

Kegiatan ini menjadi simbol sekaligus langkah nyata untuk memulihkan wilayah pesisir yang terdegradasi akibat dampak perubahan iklim dan kerusakan lingkungan.

Hari Bumi bukan sekadar seremoni, melainkan ruang refleksi dan aksi kolektif untuk menjaga masa depan Kalimantan Barat.

Untuk informasi lebih lanjut:

WALHI Kalimantan Barat

Komplek Untan, JL. Silat Baru No. K. 43, RT.03/RW.05, Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat.

Informasi: Email: walhikalbar1@walhi.or.id | Instagram: @walhi.kalbar | Facebook: @walhi.kalbar | X: @walhi.kalbar | TikTok: @walhi.kalbar

Mengungkap Kerusakan: Alat Kampanye Dipaku ke Pohon, Walhi Kalbar Minta Tindakan!

Photo oleh: betahita.id

Pontianak - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Barat menyoroti masalah serius terkait pemasangan alat peraga kampanye (APK) para peserta pemilihan umum. Dalam pantauan mereka, pemasangan APK yang masih terpajang di sejumlah pohon di Kota Pontianak dan sejumlah kota/kabupaten lain di provinsi tersebut telah mengancam lingkungan.

Direktur Eksekutif Daerah Walhi Kalimantan Barat, Hendrikus Adam, mengungkapkan bahwa sebanyak 104 peserta pemilu dari 15 partai politik, termasuk calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD), telah memasang APK mereka dengan cara memaku ke pohon-pohon sekitar.

"Keberadaan APK yang masih terpasang di pohon-pohon Pontianak dan daerah lainnya tidak hanya merusak lingkungan dan mengganggu keindahan, namun juga melanggar aturan pemilu," ujar Hendrikus Adam pada Senin, 12 Februari 2024.

Menurut Hendrikus, pemasangan APK di pepohonan bukan hanya berpotensi merusak pohon yang berperan penting dalam menyediakan oksigen dan menyerap karbondioksida, tetapi juga mengganggu keindahan kota dan kenyamanan masyarakat. Hal ini juga secara eksplisit melanggar Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

"Walhi Kalimantan Barat mendesak Panwaslu untuk menindaklanjuti pelanggaran ini serta menekankan agar peserta kampanye segera melepaskan APK dari pepohonan," tambahnya.

Dari 104 peserta pemilu yang tercatat, sebanyak 50 calon anggota DPRD Kota Pontianak, 25 calon anggota DPRD Provinsi, 25 calon anggota DPR RI, dan 4 calon anggota DPD, termasuk petahana.

"Sangat disayangkan pemasangan APK pada pohon ini. Hal ini menunjukkan ketidakpedulian terhadap aturan yang ada serta kesan bahwa peserta pemilu tidak memahami konsekuensi dari tindakan mereka," ungkap Hendrikus.

"Walhi meminta agar langkah tegas diambil untuk menegakkan aturan dan melindungi lingkungan serta keindahan kota dari tindakan yang merugikan ini," tutupnya.

Walhi Dukung Perbaikan Relasi Pemprov NGO

Anton P Widjaya, Direktur Ekesekutif Walhi Kalbar

PONTIANAK - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalbar, Anton P Widjaya memberi apresiasi dan dukungan kepada Gubernur Kalbar jika ingin ada perbaikan relasi antara pemerintah dengan gerakan masyarakat sipil untuk perbaikan dan percepatan pembangunan di Kalimantan Barat.

"Konteksnya adalah memberi dan menerima input, sama-sama berkontribusi bagi pembangunan Kalimantan Barat yang lestari dan berkelanjutan," katanya kepada Tribun, Senin (6/3/2017).

Anton menilai dengan sistem negara demokrasi yang dianut, tidak ada kekuasaan absolute. Pemerintah dipilih dan bekerja menjalankan mandat Konstitusi.

Ada perwakilan rakyat melalui Parlemen dan ada hak rakyat berserikat, berorganisasi yang di lindungi oleh Konstitusi negara ini.

"Sehingga secara konstruktif, potensi-potensi lokal harus dioptimalkan pemerintah dalam pembangunan nasional dan pembangunan daerah," katanya.

Walhi mendukung inisiatif pemerintah untuk mengkonsolidasikan capaian-capaian kerja masyarakat sipil sebagai potensi dan kekuatan untuk mendukung pekerjaan pemerintah yang menjalankan mandat Konstitusi dalam memperbaiki tata kelola SDA di Kalbar.

Walhi memberikan dukungan sepenuhnya, jika pemerintah berani melakukan penertiban kepada LSM-LSM bodrek, penerima anggaran dari APBD, tetapi tidak jelas pekerjaannya.

"Lebih prioritas lagi, jika pemerintah menertibkan Ormas-Ormas illegal yang hanya menciptakan disharmoni dan keresahan di tengah kerukunan hidup masyarakat di Kalimantan Barat," ungkapnya. Sumber berita Tribun Pontianak.